Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap debt collector yang melakukan kekerasan terhadap debitur di Kota Palu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector, baik berupa ancaman, intimidasi, pemaksaan, maupun kekerasan fisik, merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi debitur dan berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal research. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Kota Palu dan Pengadilan Negeri Palu serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi penegakan hukum pidana terhadap debt collector yang melakukan kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap debt collector di Kota Palu telah dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga melakukan langkah preventif melalui sosialisasi dan pembinaan kepada perusahaan pembiayaan dan pihak penagih utang. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya keberanian korban untuk melapor, keterbatasan alat bukti dalam proses pembuktian, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-haknya sebagai debitur.
Copyrights © 2026