Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 telah memberikan landasan hukum yang komprehensif melalui pengaturan mengenai perizinan, pengadaan, peredaran, penjualan, pengawasan, larangan, kewajiban, pembentukan Tim Terpadu, serta ketentuan sanksi. Faktor pendukung meliputi kejelasan norma, kewenangan aparat, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antarlembaga. Adapun faktor yang berpotensi menghambat meliputi kapasitas aparat, sarana dan prasarana, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Karena penelitian bersifat normatif, efektivitas yang dinilai adalah secara normatif dan belum membuktikan kondisi empiris di lapangan.
Copyrights © 2026