Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menetapkan parameter untuk menentukan makna dan batasan frasa yang dimaksud. Akibatnya, belum tersedia pedoman normatif yang seragam sebagai acuan dalam proses penilaiannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap ketiadaan pengaturan mengenai parameter frasa tersebut melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemasyarakatan. Ketiadaan parameter yang jelas berpotensi menimbulkan perbedaan dasar penilaian oleh pihak yang berwenang sehingga dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara eksplisit menetapkan parameter frasa tersebut sebagai pedoman normatif dalam penerapannya.
Copyrights © 2026