Tinjauan Hukum terhadap Penolakan Permohonan Secara Tidak Langsung oleh Pejabat dalam Sangketa Pengadilan Tata Usaha Negara

Zainab Ompu Jainah (Universitas Bandar Lampung)
Gusti Wahyu Triyadi (Universitas Bandar Lampung)
Vania Annisa Gunawan (Universitas Bandar Lampung)

Journal of Exploratory Dynamic Problems
Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026

Penelitian ini mengkaji aspek hukum penolakan permohonan secara tidak langsung oleh pejabat pemerintahan dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan menitikberatkan pada kualifikasi hukum sikap diam pejabat dan implikasinya terhadap perlindungan hukum warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta pendapat para ahli hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap diam pejabat pemerintahan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan administrasi yang menimbulkan akibat hukum berupa keputusan fiktif negatif atau fiktif positif sehingga berpotensi menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Konsep keputusan fiktif memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak warga negara untuk memperoleh pelayanan administrasi pemerintahan yang semestinya.