Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam proses dan pasca peradilan serta mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak korban berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN.Kpg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, yuridis sosiologis, dan viktimologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui pendampingan Pekerja Sosial dan suster panti asuhan, penyediaan fasilitas khusus, penyesuaian komunikasi, pemisahan korban dari terdakwa, serta pemulihan psikososial setelah persidangan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman mengenai mekanisme restitusi, belum optimalnya koordinasi antarlembaga sejak awal penanganan perkara, keterbatasan kelembagaan, serta kebutuhan dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan pendampingan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak serta pemulihan korban secara optimal.
Copyrights © 2026