Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) memanfaatkan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai sarana pendukung pengelolaan, dokumentasi, dan publikasi hasil penghitungan suara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Sirekap mampu meningkatkan efisiensi proses rekapitulasi dan memperkuat transparansi penyelenggaraan pemilu. Namun, penelitian yang mengkaji implementasinya dari perspektif digital governance masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sirekap pada Pilkada Tahun 2024 di KPU Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan perspektif design–reality gap Richard Heeks. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sirekap didukung oleh koordinasi organisasi yang berjalan efektif, peningkatan kapasitas penyelenggara melalui bimbingan teknis, serta pendampingan operasional selama tahapan pemilihan. Kendala utama masih ditemukan pada aspek infrastruktur teknologi, terutama keterbatasan jaringan internet, proses aktivasi akun pengguna, dan gangguan teknis aplikasi. Berdasarkan analisis design–reality gap, implementasi Sirekap di Kabupaten Gunungkidul berada pada kategori manageable design–reality gap, yang menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola organisasi selain kesiapan teknologi.
Copyrights © 2026