<![CDATA[Anak-anak yang melakukan kekerasan seksual merupakan masalah hukum yang memerlukan penanganan khusus karena melibatkan perlindungan anak sekaligus penegakan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual melalui tinjauan pustaka terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan, buku, serta jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual tetap diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai ketentuan khusus (lex specialis), dengan tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang menjamin perlindungan hak-hak anak melalui keterlibatan orang tua, penasihat hukum, dan pekerja sosial. Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; oleh karena itu, penyelesaiannya dilakukan melalui proses pidana formal dengan mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan, bimbingan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik anak. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang efektif dan adil yang menjamin perlindungan hak-hak anak.]]>
Copyrights © 2026
