Rancangan Model Smart Parking Governance Berbasis Data dan Digital dalam Mendukung Ketertiban dan Akuntabilitas Parkir di Kota Palembang

Zahro Zahro (Dinas Perhubungan Kota Palembang)
Putri Suci Mawariza (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Indonesian Journal of Public Administration Review
Vol. 4 No. 1 (2026): November

Pengelolaan parkir di Palembang menghadapi tantangan terkait kurangnya integrasi antara data parkir, transaksi, penegakan hukum, dan manajemen lalu lintas. Kondisi ini dapat memicu ketidaktertiban parkir, gangguan lalu lintas, aduan masyarakat, serta terbatasnya akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model konseptual Smart Parking Governance berbasis integrasi data dan teknologi digital guna mendukung ketertiban lalu lintas dan akuntabilitas parkir di Palembang. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan melalui identifikasi masalah, analisis akar masalah, perbandingan alternatif kebijakan, serta formulasi model konseptual. Analisis kebijakan mempertimbangkan tiga kriteria: potensi dampak terhadap tata kelola parkir, kelayakan implementasi, dan keberlanjutan jangka panjang. Berdasarkan kriteria tersebut, Smart Parking Governance diusulkan sebagai alternatif kebijakan yang berimbang karena mengintegrasikan pengelolaan data, transaksi digital, dan penegakan hukum berbasis risiko dalam satu kerangka tata kelola yang terpadu. Model yang diusulkan terdiri dari Sistem Data Parkir Terpadu dengan identifikasi unik untuk setiap lokasi parkir, pendaftaran operator parkir, transaksi digital, penegakan hukum berbasis risiko, dan dasbor manajemen yang mengintegrasikan data lokasi, transaksi, pendapatan, aduan, serta penegakan hukum. Prioritas penegakan hukum diusulkan berdasarkan dampak lalu lintas, tingkat okupansi kendaraan, potensi pendapatan, aduan masyarakat, serta kepatuhan dan legalitas. Namun, pemilihan ini masih sebatas rekomendasi kebijakan konseptual karena alternatif-alternatif yang ada belum dievaluasi melalui penilaian kuantitatif, implementasi lapangan, maupun pengukuran hasil secara empiris. Oleh karena itu, model yang diusulkan memberikan dasar bagi penilaian kebijakan lebih lanjut dan uji coba implementasi (pilot project), bukan sebagai bukti efektivitas yang telah teruji dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas atau akuntabilitas parkir di Palembang.