<![CDATA[Artikel ini menganalisis tanggung jawab hukum Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan Fakultas Kedokteran (FK) terhadap pemenuhan hak insentif bagi mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Meskipun undang-undang secara tegas menetapkan bahwa peserta pendidikan profesi dokter, termasuk residen, berhak memperoleh insentif, belum tersedia peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pemberiannya. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak residen di berbagai rumah sakit pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa RSP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk pemberian remunerasi berbasis kinerja, namun status residen yang tidak termasuk dalam struktur staf medis membatasi implementasi tersebut. Sementara itu, FK memiliki kewenangan akademik dan pendanaan pendidikan, tetapi tidak bertanggung jawab atas insentif layanan klinis. Kekosongan hukum mengenai pembagian tanggung jawab antara FK dan RSP menjadi faktor utama tidak terwujudnya hak insentif residen. Artikel ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus mengenai insentif residen, penegasan status hukum residen dalam Hospital Bylaws, dan harmonisasi perjanjian kerja sama FK–RSP sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.]]>
Copyrights © 2026
