<![CDATA[Abstracts: Revising the Election Law requires alignment between legal reform, constitutional interpretation, and public participation. This study aims to analyze the legal policy direction of the revision of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, examine the normative implications of Constitutional Court decisions, and formulate a reform framework that supports constitutional democracy. This research employs a normative legal method through library research, qualitative analysis, and interpretation of legislation, Constitutional Court decisions, and relevant literature. Moh. Mahfud MD’s legal politics theory serves as the analytical framework, supported by the concepts of constitutional democracy and legislative principles. The findings indicate that electoral law reform must integrate the need to improve the electoral system with the protection of constitutional rights. Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 provides a basis for adjusting the design of simultaneous elections, while Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 emphasizes the importance of meaningful public participation. This study proposes three reform parameters: constitutionality, legal responsiveness, and meaningful public participation. These parameters provide a basis for evaluating legislative substance and processes to promote democratic, transparent, and accountable electoral reform while safeguarding popular sovereignty and legal certainty. Keywords: Legal Politics; Election Law Revision; Constitutional Democracy; Constitutional Court; Meaningful Public Participation. Abstrak : Revisi Undang-Undang Pemilu memerlukan keselarasan antara pembaruan norma, penafsiran konstitusi, dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengkaji implikasi normatif putusan Mahkamah Konstitusi, serta merumuskan kerangka pembaruan yang mendukung demokrasi konstitusional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui studi pustaka, analisis kualitatif, dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur terkait. Teori politik hukum Moh. Mahfud MD digunakan sebagai kerangka analisis, didukung konsep demokrasi konstitusional dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU Pemilu harus mengintegrasikan kebutuhan pembaruan sistem kepemiluan dengan perlindungan hak konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi landasan penyesuaian desain keserentakan pemilu, sedangkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna. Penelitian menghasilkan tiga parameter pembaruan, yaitu konstitusionalitas, responsivitas hukum, dan partisipasi publik yang bermakna. Ketiga parameter tersebut menjadi dasar evaluasi substansi dan proses legislasi untuk mewujudkan pembaruan kepemiluan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan kedaulatan rakyat serta kepastian hukum. Kata kunci: Politik Hukum; Revisi UU Pemilu; Demokrasi Konstitusional; Mahkamah Konstitusi; Partisipasi Publik Bermakna.]]>
Copyrights © 2026
