Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Morality :Jurnal Ilmu Hukum Nizham Journal of Islamic Studies Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi Riayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan Jurnal Hukum Malahayati Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Fathul Mu’in
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) LAMPUNG MENGHADAPI ERA DISRUPSI INFORMASI rudi santoso; Fathul Mu'in
Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 4 No 1 (2020): Ath-Thariq
Publisher : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Metro-Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/ath_thariq.v4i1.2026

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat berdampak positif dan negatif. Kabar maupun info yang dikeluarkan oleh individu maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok agama.Kemajuan teknologi yang tidak bisa terbendung ini membuat bangsa ini menghadapi disrupsi (disruption). Adanya revolusi industri ini mendorong terjadinya disrupsi dalam berbagai bidang termasuk kehidupan bernegara dan bernegara. Jika hal ini tidak direspon dengan tepat dan cepat oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dampak negatif yang ditimbulkan akan sangat buruk. Salah satu langkah efektif dalam merespons kemajuan teknologi dan era disrupsi informasi tersebut sudah direspon dan diambil oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik di pusat hingga daerah.Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan atau library research yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MUI Lampung berhasil menjawab tantangan era disrupsi informasi melalui media yang dibangun dan dikembangkan seperti website www.mui-lampung.or.id, buletin Al-Ukhuwah, channel youtube MUI Lampung Online, Fans Page, Faceebook dan Twitter MUI Lampung serta Instagram @muilampung_online. Peran sang Ketua Umum KH. Khairuddin Tahmid selama memimpin MUI Lampung turut mewarnai media sosial dan media cetak di Lampung karena selalu menjadi narasumber rujukan menyangkut isu-isu sosial, politik dan keagamaan yang sedang berkembang di masyarakat.
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Bisnis Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi Fathul Mu'in; Bobby Oktavianda; Rissa Afni Martinouva; Chandra Muliawan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i1.4002

Abstract

Kebutuhan  pokok  yang  mendasar  bagi  setiap  manusia  terdiri  dari  kebutuhan  sandang, pangan, dan papan. Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin beragam dan meningkat. Hal tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dan internet. Fintech (Financial Technology) merupakan sebuah terobosan baru bagi transaksi keuangan yang mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi menyediakan peminjaman dana bagi perseorangan dan/pelaku usaha secara cepat dan praktis melalui teknologi yaitu Fintech Peer to Peer Lending. Peer to Peer Lending yaitu penyelengaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk melakukan perjanjian. Permasalahan penelitian ini adalah yang pertama bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen dalam transaksi bisnis Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi, yang kedua bagaimana upaya dan tindakan preventif terhadap transaksi bisnis Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi,   dan   ketiga   bagaimana   upaya   dan   proses   penyelesaian   hukum   terhadap konsumen dalam transaksi bisnis Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan metode  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  dan  pendekatan  konsep (conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan konsep merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada.
Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (“Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”) Fathul Mu’in; Adi Kurniawan; Tubagus Muhammad Nasarudin; Andre Pebrian Perdana; Erlina -
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i2.4595

Abstract

Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pesawaran yang mencapai 56,34 persen.Adapun ukuran IKP, di antaranya, pengawasan terhadap pelanggaran kampanye, hak suara, DPT, politik uang, logistik pemilu, netralitas ASN, SARA, hasil quic count, berita hoaks, dan penghitungan suara (tungsura) di TPS. Terdapat pula akses di beberapa daerah dikabupaten pesawaran yang sulit dijangkau dan tidak ada jaringan (Blank Zone). Rumusan masalah dari skripsi ini adalah Apa Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran pada Pemilu tahun 2019 dan Apa kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan peran dan fungsinya pada Pemilu tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris (terapan) dengan tipe penelitian Deskriptif Analitik yang mengungkapkan peraturan perundangan- undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian di analisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan tata cara pelaksanaan peran dan fungsi badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran. Adapaun Tahapan Pengawasan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pemutakhiran data, Kampanye dan dana kampanye dan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara.Melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu. Kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran diantaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya. Kata Kunci : Peran dan Fungsi, Pengawasan, Pemilu
Pendampingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keamaan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Fathul Mu’in; Eriko Mardiansyah; M. Anwar Nawawi
Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.1 No. 1 Juni (2021) Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.115 KB) | DOI: 10.25217/wisanggeni.v1i1.1455

Abstract

Security and public order become the dream of every Indonesian. In realizing the kamtibmas can be done in a variety of ways, one of which is by reviving togetherness and commitment with the community. In this case, the form of community participation Pekon Sukanegara Central Coastal District West Coast District, Lampung Province by conducting environmental security system (Siskamling). Siskamling is a unit that includes components that are interdependent and interconnected and affect each other, which produces the ability to be used as an effort to meet the demands of security and order conditions in the environment. Based on the results of data analysis and discussion, this study concluded that village heads or peratin play a role in the implementation of siskamling. Their role in the implementation of siskamling is as coordinators, facilitators, and motivators. Especially at the time of the burglary there have even been some pekon who complained about the consequences of this theft such as the loss of motorcycles, cars to house break-ins. With this siskamling activity, the village becomes conditioned and avoided theft cases.
Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Habib Shulton Asnawi; M Anwar Nawawi; Agus Setiawan; Fathul Mu'in
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v8i1.248

Abstract

Abstrak Upaya perlindungan perempuan dan anak mendapat perhatian yang sangat baik baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Negara Indonesia juga telah meratifikasi. Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana tertuang dalam Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Namun nyatanya sampai saat ini perdagangan perempuan dan anak (Human Trafficking) masih sangat tinggi. Fokus artiel ini adalah bagaiamanakah perlindungan korban human trafficking dan faktornya perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Jenis artikel ini adalah kualitatif, yang dianalisis dengan pendekatan normatif. Hasil analisis bahwa komitmen pemerintah sebagai upaya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak-anak agar tidak menjadi korban perdagangan manusia telah cukup memadai, namun masih terdapat faktor sehingga trafficking perempuan dan anak hingga saat ini masih terjadi. Masalah trafficking perempuan dan anak dengan alasan dan tujuan apapun tetap merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Perempuan, Anak, Pidana, Hak Asasi Manusia
RELIGIOUS TOLERANCE AS A DA'WAH MOVEMENT PLURALIST SOCIETY IN INDONESIA Madnasir Madnasir; Fathul Mu’in; Mohammad Fikri Nugraha Kholid
Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan Vol 6 No 01 (2021): Islamic Spiritual
Publisher : Pascasarjana IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesian Muslims are faced with the emergence of a small number of intolerant, exclusive, rigid Islamic groups and other groups that easily express hostility and carry out conflicts. On the other hand, Muslims are also faced with the emergence of an Islamic community that tends to be liberal and permissive. The two groups are classified as the extreme right (tatorruf yamini) and the extreme left (tatorruf yasari), which are against the ideal form of implementing Islamic teachings in Indonesia and even the world. In fact, Islam has very clearly taught about tolerance in religion, especially since Indonesia is a pluralist country that adheres to many religions. This study uses qualitative method. While the data collection is using literature study information. This research obtained several important findings that da'wah is an obligation that every Muslim should carry and convey in wise and wise ways. In the implementation of da'wah in a pluralist society, the method of da'wah bi al-hikmah must be put forward. The diversity or plurality of human life in various ways is sunnatullah. Living in a pluralistic society will exist if everyone understands each other, respects each other, and accepts each other.
THE PRACTICE OF SUBSTITUTE HEIRS IN INDONESIAN RELIGIOUS COURT: Restricted Interpretation Fathul Mu’in; Faisal Faisal; Arif Fikri; Habib Shulton Asnawi; M Anwar Nawawi
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16107

Abstract

As part of reformation outcomes, the substitute heir in Islamic inheritance law has been long heeded by Indonesian jurists. However, amidst the facet of the traditional scheme, Indonesian Religious Court judges (judex factie) have not shared the same implementation of this succession. This article endeavors to examine the practice of substitute heir in the field. Relies on the Religious Court decisions as the primary source, this article argues that the norm of substitute heir (Article 185 of The Compilation of Islamic Law) has been implemented restrictedly according to The Compilation and the Supreme Court consensus. Restricted interpretation means the descendants of the pre-deceased side-relative was not accounted as substitute heir. It implies that the state reformation attempt in Islamic inheritance law has not come into play in the way the state desires.[Sebagai bagian dari hasil reformasi, substitute heir dalam hukum waris Islam telah lama diperhatikan oleh para ahli hukum Indonesia. Namun, di tengah sisi skema tradisional, hakim Pengadilan Agama Indonesia (judex factie) belum memiliki kesamaan pelaksanaan suksesi ini. Artikel ini mencoba mengkaji praktek penerapan substitute heir di lapangan. Berpijak pada putusan Pengadilan Agama sebagai sumber data utama, artikel ini berargumen bahwa norma ahli waris pengganti (Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam) telah dilaksanakan secara terbatas menurut Kompilasi dan konsensus Mahkamah Agung. Penafsiran terbatas berarti keturunan dari kerabat menyamping yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tidak diperhitungkan sebagai ahli waris pengganti. Ini menyiratkan bahwa upaya reformasi negara dalam hukum waris Islam belum diterapkan sesuai yang diinginkan negara.]
Productive Zakat Scholarship of National Amil Zakat Agency of Bandar Lampung City in Improving Human Resources Helmahelma Maraliza; Fathul Mu’in; Nurullia Febriati
Nizham Jurnal Studi Keislaman Vol 12 No 01 (2024): Nizham: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Pascasarjana IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/nizham.v12i01.8949

Abstract

Zakat has a strategic role in reducing poverty and increasing the economic empowerment of the people.However, in reality, most of the zakat is only managed traditionally so that the benefits have not been felt.The purpose of this research is to reveal productive zakat in the form of scholarships from the National Amil Zakat Agency or Baznas Bandar Lampung City in improving human resources from a legal perspective. This research is included in field research whose data is obtained from Baznas Bandar Lampung City.This research concludes that Baznas Bandar Lampung City provides scholarships to as many as 25 students from UIN Negeri Raden Intan Lampung and ITERA.Zakat funds distributed by Baznas Bandar Lampung City amounted to Rp. 66,900,000.In the perspective of Islamic law, scholarship zakat is valid and included in productive zakat.This is based on the arguments of the Koran, Prophetic traditions and MUI Fatwa in 1996. Zakat scholarships provide many benefits, including increased access to education, which helps mustahik to access higher education. Zakat scholarship is also able to improve the quality of human resources because it succeeds in producing scholars who have knowledge so that they are ready to compete in the world of work and are involved in regional development.
Co-Authors Abidin Latua Adi Kurniawan Agus Setiawan Ahmad Mas’ari Ambar Sulistyani Andre Pebrian Perdana Arif Fikri Ario Feby Ferdika Aye Sudarto Bobby Oktavianda Chandra Muliawan Eriko Mardiansyah Erlina - Faisal Faisal Habib Shulton A Habib Shulton Asnawi Helma Maraliza Hendriyadi Hendriyadi Khairuddin M. Anwar Nawawi Madnasir Madnasir Martinouva, Rissa Afni Moh. Mukri Mohammad Fikri Nugraha Kholid Muhamad Bisri Mustofa Nurasari Nurasari Nurullia Febriati Rudi Santoso Rudi Santoso Siti Mahmudah Tubagus Muhammad Nasarudin