<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kontrol koersif dalam hubungan pacaran tanpa restu orang tua berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, serta bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa kontrol koersif belum diatur sebagai tindak pidana mandiri karena Pasal 473 KUHP Baru mensyaratkan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, sementara kontrol koersif bersifat psikologis dan berlangsung dalam jangka panjang, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. UU TPKS tidak mengakui persetujuan secara eksplisit karena menganut pendekatan berbasis paksaan yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi korban yang memberikan persetujuan di bawah tekanan psikologis berkelanjutan. Konflik norma ditemukan antara Pasal 473 KUHP Baru yang berbasis kekerasan atau ancaman dengan pendekatan UU TPKS yang tidak mengadopsi pendekatan berbasis persetujuan, serta antara Qanun Jinayat Aceh (Qanun No. 6 Tahun 2014) yang mengkriminalisasi zina dengan UU TPKS yang berfokus pada perlindungan korban dan restitusi. Hambatan struktural berupa budaya patriarki, stigma sosial, dan keterbatasan infrastruktur UPTD PPA serta rumah aman semakin memperkuat kesenjangan perlindungan normatif dan akses keadilan bagi korban pacaran tanpa restu. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan delik khusus kontrol koersif dan pedoman pembuktian sensitif gender untuk menjangkau kekerasan nonfisik yang berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
