<![CDATA[Integrasi sistem kepabeanan dan perpajakan diperlukan untuk mendukung akurasi data serta kepatuhan administrasi dalam transaksi Kawasan Berikat. Namun, konektivitas antarsistem belum selalu menghasilkan otomatisasi menyeluruh, terutama dalam pemadanan dokumen BC 4.0 dengan Faktur Pajak kode 07. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas integrasi CEISA 4.0 dan Coretax, kebutuhan intervensi manual dalam penggunaan nomor AJU, serta implikasinya terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan memperhatikan ketersediaan, kelengkapan, akurasi, ketepatan waktu data, serta intervensi manual. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi berpotensi mengurangi penginputan berulang dan ketidaksesuaian data, tetapi masih membutuhkan tindakan pengguna untuk mengidentifikasi serta memasukkan nomor AJU. Ketersediaan data kepabeanan juga menjadi kendala ketika kewajiban penerbitan faktur atas uang muka timbul sebelum dokumen pendukung tersedia atau tervalidasi. Pembahasan menegaskan bahwa interoperabilitas teknis belum dapat disamakan dengan otomatisasi proses bisnis maupun peningkatan kepatuhan yang terukur secara empiris. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas integrasi bergantung pada kualitas dan kesiapan data serta keselarasan prosedur perpajakan dan kepabeanan. Penyempurnaan identifikasi referensi transaksi, sinkronisasi data, dan prosedur penanganan uang muka diperlukan untuk mengurangi beban administratif serta mendukung penerbitan faktur yang tepat waktu dan sesuai persyaratan fasilitas dalam transaksi Kawasan Berikat.]]>
Copyrights © 2026
