<![CDATA[Latar belakang: Tanah Kas Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam rezim pertanahan khusus, sedangkan Pemerintah Kalurahan menjalankan fungsi pengelolaan berdasarkan hak Anggaduh. Penggunaan tanpa izin dapat menimbulkan akibat yang berbeda dalam hukum administrasi, perdata, pidana, dan kenotariatan, khususnya setelah berlakunya Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024. Tujuan: Penelitian ini menganalisis kerangka perizinan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan, membedakan akibat hukum penggunaan tanpa izin, serta memperjelas peran dan batas kewenangan Notaris dalam hubungan hukum yang melibatkan tanah tersebut. Metode: Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan serta putusan terpilih, sedangkan bahan sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal dan sistematis, harmonisasi norma, serta pembacaan ratio decidendi. Hasil: Penggunaan tanpa izin terutama menimbulkan konsekuensi administratif berupa penghentian kegiatan dan/atau pembongkaran. Akibat perdata harus ditentukan secara kasuistis dengan menilai kewenangan para pihak, objek dan causa yang halal, serta kedudukan izin dalam hubungan hukum. Pertanggungjawaban pidana hanya timbul apabila unsur delik tertentu terbukti. Akta autentik tidak menggantikan izin administratif dan tidak memperbaiki cacat materiil perbuatan hukum. Kesimpulan: Dalam perspektif kenotariatan, prinsip kehati-hatian mengharuskan Notaris memeriksa status tanah, kewenangan para pihak, peruntukan, dan kelengkapan izin sebelum hubungan hukum dituangkan dalam akta autentik.]]>
Copyrights © 2026
