<![CDATA[Kabupaten Pacitan telah mempertahankan status Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sejak 2014 hingga verifikasi ulang 2026 (0% BABS), namun capaian pada tahun 2025, akses belum layak 12,01%, akses layak 85,6%, dan aman hanya 0,18%, angka yang jauh dari target tahun 2025, sesuai RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 (0% belum layak, 3,9% aman). Studi ini menganalisis akar penyebab akses belum layak dan merumuskan strategi percepatan berbasis data dan risiko melalui manajemen infrastruktur, kebijakan berbasis bukti, serta perencanaan berbasis risiko dengan analisis USG. Hasilnya menunjukkan 5 faktor utama: topografi, tangki septik non-SNI, ketiadaan Peraturan Daerah (hanya ada Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2025), defisit anggaran (Total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 273,096 Miliar, alokasi anggaran sebesar Rp. 79,151 Miliar, maka masih terdapat gap sebesar Rp. 157,945 Miliar), dan rendahnya partisipasi masyarakat (30% berpenghasilan rendah). Analisis USG menempatkan akses belum layak sebagai prioritas utama (skor 15). Alternatif kebijakan berupa Penerapan Mekanisme Prioritas Penanganan Air Limbah Domestik Berbasis Data dan Risiko, dengan skor 4,75, merupakan kebijakan yang paling sesuai dalam proses penentuan prioritas penanganan pengelolaan air limbah domestik dengan mengintegrasikan berbagai informasi, seperti meliputi aspek teknis, regulasi, kelembagaan, pendanaan dan peran serta masayarakat dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, serta potensi risiko layanan. Rekomendasi mencakup pembangunan IPLT, penyediaan truk tinja, penerbitan Perda pada 2026, pembentukan KSM berbadan hukum, serta skema pembiayaan alternatif.]]>
Copyrights © 2026
