Abstract Implementasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Pilar II melalui kebijakan Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15% menjadi tantangan baru bagi Indonesia dalam menjaga efektivitas kebijakan insentif fiskal seperti tax holiday dan fasilitas perpajakan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kebijakan pembebasan Pajak Penghasilan Badan yang selama ini digunakan untuk menarik investasi asing berpotensi menjadi kurang efektif karena perusahaan multinasional tetap dapat dikenakan tambahan pajak (top-up tax) oleh negara domisili induk perusahaan apabila tarif pajak efektif berada di bawah 15%. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan redesign kebijakan insentif fiskal dengan mengurangi ketergantungan pada pembebasan pajak dan mengarahkan insentif pada aktivitas ekonomi riil seperti hilirisasi industri, transfer teknologi, pembangunan infrastruktur, dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, optimalisasi implementasi Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) menjadi penting agar tambahan pajak atas perusahaan multinasional tetap dapat dipungut di Indonesia sehingga basis pajak nasional tetap terjaga di era harmonisasi perpajakan global.
Copyrights © 2026