Ruhul Fitrios
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

GLOBAL MINIMUM TAX DAN TANTANGAN INSENTIF FISKAL INDONESIA: EVALUASI TAX HOLIDAY DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS Fito Cahya Putra; Selvina Delvia; Komala Sri Kurnia; Vania Aqmarina; Ruhul Fitrios; Astrid Faradisty
Jurnal Akuntansi Kompetif Vol. 9 No. 3 (2026): Transformasi Akuntansi dan Keuangan: Digitalisasi, Kepatuhan Pajak, Tata Kelola
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/akuntansikompetif.v9i3.2926

Abstract

Abstract Implementasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Pilar II melalui kebijakan Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15% menjadi tantangan baru bagi Indonesia dalam menjaga efektivitas kebijakan insentif fiskal seperti tax holiday dan fasilitas perpajakan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kebijakan pembebasan Pajak Penghasilan Badan yang selama ini digunakan untuk menarik investasi asing berpotensi menjadi kurang efektif karena perusahaan multinasional tetap dapat dikenakan tambahan pajak (top-up tax) oleh negara domisili induk perusahaan apabila tarif pajak efektif berada di bawah 15%. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan redesign kebijakan insentif fiskal dengan mengurangi ketergantungan pada pembebasan pajak dan mengarahkan insentif pada aktivitas ekonomi riil seperti hilirisasi industri, transfer teknologi, pembangunan infrastruktur, dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, optimalisasi implementasi Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) menjadi penting agar tambahan pajak atas perusahaan multinasional tetap dapat dipungut di Indonesia sehingga basis pajak nasional tetap terjaga di era harmonisasi perpajakan global.
MENGAPA SUPER TAX DEDUCTION VOKASI BELUM DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL? ANALISIS EVALUASI DESAIN IMPLEMENTASI PMK NO. 128/PMK.010/2019 Irani Audia Putri Putri; Kurnia Wijaya; Marwa Susilawati; Putri Kurnia Sari; Ruhul Fitrios; Vince Ratnawati
Jurnal Akuntansi Kompetif Vol. 9 No. 3 (2026): Transformasi Akuntansi dan Keuangan: Digitalisasi, Kepatuhan Pajak, Tata Kelola
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/akuntansikompetif.v9i3.2935

Abstract

This study evaluates the implementation design of the Vocational Super Tax Deduction (STD) policy under PMK No. 128/PMK.010/2019 and identifies the factors contributing to its low utilization after more than five years of implementation. Using a descriptive-comparative approach that contrasts normative provisions (das sollen) with implementation practices (das sein), the study applies Skill Formation Theory and Compliance Cost Theory to analyze secondary data from regulations, tax expenditure reports, and relevant institutional publications. The findings indicate that low utilization is not primarily caused by the size of the incentive, but by two major obstacles: uncertainty regarding program substance due to the absence of explicit curriculum standards, and uncertainty regarding the claims process, as companies must bear costs and risks before obtaining fiscal benefits. These conditions increase compliance costs and reduce participation incentives. The study recommends simplifying administration and strengthening claim certainty through pre-approval vocational schemes, pre-assessment dashboards, and risk-based tiered claims, supported by a National Vocational Matching Platform, regional coaching clinics, and outcome-based evaluation