<![CDATA[AbstractGender-Based Violence Online (KBGO) is a form of sexual violence that occurs due to technological advances. KBGO can occur in men or women because KBGO does not see gender. Victims of KBGO can cause psychological disorders, economic losses, and physical losses. Prior to Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (UU TPKS), online sexual violence was regulated using Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). This study aims to find out the philosophical basis of the Law on Sexual Violence and find out the differences in the regulation of Online Gender-Based Violence in Law Number 12 of 2022 (UU TPKS) and Law Number 11 of 2008 (UU ITE). This study uses a normative juridical method, where the data obtained uses literature studies or secondary data, namely by using books, journals, regulations and the results of previous research. The results of the study show: 1. The philosophical foundation of the TPKS Law is the second and fifth precepts of Pancasila. 2. Differences in KBGO arrangements in the perspective of the TPKS Law and the ITE Law are found in the granting of rights to victims which are regulated in the TPKS Law, while the ITE Law only regulates the sentencing of perpetrators. Therefore, the TPKS Law regulates sexual violence in more detail. It is expected that the state can provide restitution to victims of sexual violence, including direct KBGO, because restitution is already the right of victims of sexual violence.  Keywords: sexual violence, gender-based violence online, UU TPKS, UU ITE AbstrakKekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk dari sebuah kekerasan seksual yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi. KBGO bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan karena KBGO tidak melihat gender. Korban KBGO dapat menyebabkan gangguan psikologis, kerugian ekonomi, dan kerugian fisik. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kekerasan Seksual secara online telah diatur menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mengetahui perbedaan pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data-data yang diperoleh menggunakan studi kepustakan atau data sekunder, yaitu dengan menggunakan buku-buku, jurnal, perundang-undangan dan hasil dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Landasan filosofis UU TPKS adalah Sila kedua dan sila kelima Pancasila. 2. Perbedaan pengaturan KBGO dalam perspektif UU TPKS dan UU ITE terdapat dalam pemberian hak terhadap korban yang diatur dalam UU TPKS sedangkan UU ITE hanya mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku saja. Oleh karena itu, UU TPKS mengatur mengenai kekerasan seksual yang lebih rinci diharapkan negara dapat memberikan restituti terhadap korban kekerasn seksual termasuk KBGO secara langsung, karena restitusi sudah menjadi hak korban kekerasan seksual.  Kata kunci: kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online, UU TPKS, UU ITE]]>
Copyrights © 2023
