Clavia: Journal of Law
Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026

REKONSTRUKSI PENGATURAN PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MELALUI SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Sufriaman Sufriaman (Pogram Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar)
Herman Herman (Pogram Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar)
Andi Lulu Isvany (Pogram Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar)



Article Info

Publish Date
30 Aug 2026

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis cara pengaturan pesangon apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan system hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan menyusun perbaikan pengaturan pesangon melalui system jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian menggunakan pendekatan pada analisis norma dengan memadukan penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan cara membandingkan pengaturan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja di berbagai negara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pesangon yang berlaku saat ini masih bertumpu pada prinsip tanggung jawab langsung perusahaan (employer liability) sehingga belum mampu menjamin kepastian perlindungan bagi pekerja secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi hukum melalui pembentukan skema Jaminan Pesangon Nasional yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan dana amanat. Model tersebut dinilai mampu meningkatkan kepastian pembayaran pesangon, meminimalkan potensi sengketa hubungan industrial, serta memperkuat sistem perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembaruan kebijakan dan reformasi hukum ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan perlindungan pekerja yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip negara kesejahteraan. This study to analyze how severance pay is regulated in the event of termination of employment (PHK) in accordance with Indonesia’s labor law system and to propose improvements to severance pay regulations through the employment social security system. The study employs a normative analysis appoach combined with normative legal research. Data were obtained through a legislative analysis, a conceptual analysis, and a comparative analysis of protection provisions for workers facing termination of employment in various countries, and were subsequently analyzed qualitatively. The research findings indicate that the current severance pay system still relies on the principle of direct employer liability, and thus has not been able to optimally guarantee certainty of protection for workers. Therefore, this study proposes a legal restructuring through the establishment of a National Severance Pay Guarantee scheme managed by the Social Security Agency for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) based on the principles of social insurance and trust funds. This model is considered capable of enhancing the certainty of severance pay, minimizing the potential for industrial relations disputes, and strengthening the social protection system for workers facing layoffs. The findings of this study are expected to serve as a foundation for policy updates and labor law reforms aimed at realizing worker protection that is more equitable, sustainable, and aligned with the principles of the welfare state.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

clavia

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu ...