p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Clavia: Journal of Law
Herman Herman
Pogram Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PASANG SEBAGAI LIVING LAW DALAM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HUTAN MASYARAKAT ADAT AMMATOA KAJANG: SEBUAH KAJIAN SOCIO-LEGAL Herman Herman; Andi Ismayana Wahid; Nurmadinah HS; A. Edeth Fuari Anatasya
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9833

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Pasang sebagai living law dalam perlindungan dan pelestarian hutan pada Masyarakat Adat Ammatoa Kajang serta menjelaskan efektivitasnya dalam perspektif socio-legal. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan memadukan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, focus group discussion, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasang tidak hanya dipahami sebagai kearifan lokal, tetapi telah berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law) yang mengatur hubungan masyarakat dengan hutan melalui norma adat, nilai spiritual, kelembagaan adat, dan mekanisme sanksi yang dipatuhi secara kolektif. Kepatuhan masyarakat terhadap Pasang tidak dibangun melalui paksaan negara, melainkan melalui legitimasi sosial dan keyakinan bahwa kelestarian hutan merupakan amanah yang harus dijaga demi keberlangsungan kehidupan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Pasang memiliki fungsi yang efektif sebagai sistem perlindungan dan pelestarian hutan berbasis hukum adat serta memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian living law dalam perspektif socio-legal. This study aims to examine Pasang as a living law in the protection and conservation of forests within the Ammatoa Kajang Indigenous Community and to explain its effectiveness from a socio-legal perspective. This research employed a socio-legal approach by integrating normative legal analysis with empirical legal research. Data were collected through field observations, in-depth interviews, focus group discussions, and document analysis, and were analyzed qualitatively. The findings reveal that Pasang is not merely a form of local wisdom but functions as a living law that regulates the relationship between indigenous people and forest resources through customary norms, spiritual values, customary institutions, and an effective system of customary sanctions. Community compliance with Pasang is not driven by state coercion but by social legitimacy and the collective belief that forests constitute a sacred trust that must be preserved for present and future generations. This study further demonstrates that Pasang serves as an effective customary legal system for forest protection and conservation while contributing to the development of socio-legal scholarship by positioning indigenous law as a viable model for environmental governance and sustainable forest management in Indonesia.
REKONSTRUKSI PENGATURAN PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MELALUI SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Sufriaman Sufriaman; Herman Herman; Andi Lulu Isvany
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9834

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis cara pengaturan pesangon apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan system hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan menyusun perbaikan pengaturan pesangon melalui system jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian menggunakan pendekatan pada analisis norma dengan memadukan penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan cara membandingkan pengaturan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja di berbagai negara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pesangon yang berlaku saat ini masih bertumpu pada prinsip tanggung jawab langsung perusahaan (employer liability) sehingga belum mampu menjamin kepastian perlindungan bagi pekerja secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi hukum melalui pembentukan skema Jaminan Pesangon Nasional yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan dana amanat. Model tersebut dinilai mampu meningkatkan kepastian pembayaran pesangon, meminimalkan potensi sengketa hubungan industrial, serta memperkuat sistem perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembaruan kebijakan dan reformasi hukum ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan perlindungan pekerja yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip negara kesejahteraan. This study to analyze how severance pay is regulated in the event of termination of employment (PHK) in accordance with Indonesia’s labor law system and to propose improvements to severance pay regulations through the employment social security system. The study employs a normative analysis appoach combined with normative legal research. Data were obtained through a legislative analysis, a conceptual analysis, and a comparative analysis of protection provisions for workers facing termination of employment in various countries, and were subsequently analyzed qualitatively. The research findings indicate that the current severance pay system still relies on the principle of direct employer liability, and thus has not been able to optimally guarantee certainty of protection for workers. Therefore, this study proposes a legal restructuring through the establishment of a National Severance Pay Guarantee scheme managed by the Social Security Agency for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) based on the principles of social insurance and trust funds. This model is considered capable of enhancing the certainty of severance pay, minimizing the potential for industrial relations disputes, and strengthening the social protection system for workers facing layoffs. The findings of this study are expected to serve as a foundation for policy updates and labor law reforms aimed at realizing worker protection that is more equitable, sustainable, and aligned with the principles of the welfare state.