<![CDATA[Studi ini mengkaji sejauh mana Kantor Cabang Rantauprapat BSI mengikuti hukum syariah dalam menyediakan produk cicilan emas. Mengingat hukum Islam mempertanyakan legalitas transaksi emas non-tunai, penelitian ini bertujuan untuk meredakan kekhawatiran pelanggan terkait keterbukaan kontrak, ketiadaan DPS, dan tingginya permintaan produk cicilan emas. Metodologi yang dimanfaatkan studi ini ialah kualitatif serta mencakup studi lapangan, studi kasus, dan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui pengamatan, analisis dokumen, dan percakapan mendalam dengan konsumen, personel DPS, dan petugas cabang. Studi yang dilaksanakan Kantor Cabang BSI Rantauprapat telah mengkonfirmasi bahwa produk cicilan emas mereka mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dan sesuai dengan hukum syariah. Produk ini mematuhi peraturan berikut sebagaimana tercantum pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010: Harus ada emas fisik di tangan sebelum transaksi, dan margin keuntungan tertentu ditetapkan pada awal kontrak/aqad. Sistem ini menggunakan struktur murabahah dan rahn multi-aqad. Selain itu, sistem ini menjamin keberadaan emas sebelum penjualan. Di tingkat Wilayah Medan, pemantauan DPS dilaksanakan rutin melalui audit berkala. Berlandaskan studi ini, perlu dilakukan peningkatan operasional perbankan terkait kepemilikan emas dalam transaksi, peningkatan pendidikan fiqh muamalah bagi para pekerja, dan penyediaan media literasi kontrak bagi konsumen.]]>
Copyrights © 2026
