Normatively, none of the religions advocate us to encourage their followers to engage in violence against their different peers and followers of other religions. However, historically-factually, violence is often a religious community. This paper tries to see the root of the problem that can encourage the occurrence of violence and provide alternative thought. Theocentric theological thinking has caused people to be ignorant of factual-empirical conditions, not knowing others, not even knowing themselves. This has caused the people blindly defend their religious conceptions. Therefore, theocentric theology should be overhauled and drawn into anthropocentric theology (theology of humanity), so that the faithful can understand it, understand its environment, and pervade the pluralistic empirical conditions. At the same time, it is necessary also between the sacred normative region and the profane historical territory, so as to see where the standard teachings and which products of thought are changing and can be criticized. Thus the community can dialog and can cooperate with others well, open and wholeheartedly Secara normatif, tidak ada satupun agama yang menganjurkan kita untuk mendorong pemeluknya untuk melakukan kekerasan, baik terhadap sesamanya yang berbeda pandangan maupun pada pengikut agama lain. Namun, secara historis-faktual, tidak jarang tindak kekerasan dilakukan komunitas yang agamis. Tulisan ini mencoba melihat akar persoalan yang bisa mendorong terjadinya tindak kekerasan dan memberikan pemikiran alternatifnya. Pemikiran teologis yang teosentris telah menyebabkan masyarakat tidak kenal kondisi faktual-empiris, tidak kenal orang lain, bahkan tidak kenal dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat pemeluknya secara membabi buta membela konsep-konsep keagamaaannya. Karena itu, teologi teosentris (ketuhanan) harus dirombak dan ditarik menjadi teologi antroposentris (teologi kemanusiaan), sehingga umat agama bisa memahami dlirinya, memahami lingkungannya clan mernahami kondisi empirik yang pluralistik. Bersamaan dengan itu, perlu pula antara wilayah normatif yang sakral dan wilayah historis yang profan, sehingga bisa melihat mana ajaran yang baku dan mana produk pemikiran yang berubah dan bisa dikritik. Dengan demikian masyarakat bisa berdialog clan bekerja sama clengan orang lain secara baik, terbuka clan lapang dada
Copyrights © 2002