<![CDATA[Demokratisasi yang berlangsung luas diberbagai negara dunia setelah berakhirnya perang dunia I, melahirkan negara-negara rejim demokratis. Seiring dengan itu tuntutan untuk menyusutkan peran negara dalam kehidupan berbangsa semakin meluas. Peran administrasi publik dalam konteks demikian secara imperatif mereposisikan dirinya sebagai governance, yang semula menjadi instrumen negara menjadi instrumen publik dalam konteks yang luas. Administrasi publik menjadi sarana utama untuk meningkatkan tercapainya tujuan publik utamanya dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga terhindar dari distorsi, manipulasi. Sekalipun demikian, governance, sebagai sebuah pendekatan dalam administrasi publik juga mulai memasuki ekologi sosial baru yang sarat dengan sistem nilai misalnya budaya, politik, informasi, komunikasi. Nilai-nilai formal yang direproduksi secara hirarkis dan rasional memang turut membangun watak reposisi ini. Tetapi aspek yang lebih penting dan strategis menentukan karakter administrasi publik adalah justru terletak pada idiom-idiom dan kuadran nilai spontan dan arasional yang menjadi modal sosial sebuah masyarakat. Karena itu peran kapital sosial dalam proses reposisi administrasi publik menjadi sangat penting dan lebih substantif. Apalagi citra governance sebenarnya banyak mengandalkan energi sosial yang dibangun secara otonom, kolboratif dan genuinely dari masyarakat. Dalam konteks inilah pejabat publik juga perlu melakukan deformasi watak dan etikanya menuju apa yang disebut dalam paper ini sebagai "spiritual wisdom ethics". Bagaimana interaksi antara kapital sosial dan governance itu terjadi, bagaimana kapital sosial dibangun, apa peran governance dalam proses ini, dan bagaimana wacana ini akan menempati setingnya dimasa depan . Persoalan-persoalan inilah yang dianalisis dalam paper pendek ini.]]>
Copyrights © 2014
