<![CDATA[ABSTRAKDalam kasus lalu lintas khususnya apabila terjadi kecelakaan lalu lintas antara korban dan pelaku biasanya saling mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling benar. Secara umum biasanya yang diminta oleh korban maupun pelaku adalah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). . Penelitian ini mengambil rumusan masalah. Bagaimana kriteria pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas yang berakibat sanksi penyitaan SIM dan STNK.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari Polresta Kota Samarinda data sekunder mencangkup dokumen, buku, serta laporan. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan pihak kepolisian.Penulis dalam hal ini dapat memberikan saran kepada masyarakat untuk melaksanakan tertib berlalu lintas, mematuhi ramburambu lalu lintas dan petugas, serta memperhatikan kelengkapan kendaraan. Kepada aparat kepolisian yang secara langsung berkaitan dengan upaya penegakan hukum dalam lalu lintas jalan raya, penulis menyarankan agar pihak kepolisian melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dengan seadiladilnya, serta mengupayakan langkah preventif yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan adanya berbagai penyuluhan dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan tata tertib berlalu lintas.]]>
Copyrights © 2017
