KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT

Aang Achmad

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Vol 23, No 3 (2011)

We identify tendency where corruption cases are resolved under civil law provisions rather than criminal law. Apparently, UNCAC 2003, as ratified by Act 7/2006, is the basis for examining BLBI scandal under Inpres 8/2002 concerning ‘release and discharge’ policy. Examination of corruption crimes seems to embark on to private law aspects. Korupsi diberikan sarana penyelesaian sengketa melalui aspek hukum perdata (litigasi/non-litigasi). Hal ini sejalan dengan UNCAC 2003, yang diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 yang menjadi landasan penyelesaian kasus BLBI melalui Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge. Terjadi pergeseran hukum pidana menjadi hukum perdata dalam menyelesaikan perkara korupsi.