<![CDATA[Fenomena penguasaan dan kepemilikan lahan yang tidak merata telah berkontribusi terhadap penciptaan ketimpangan penguasaan tanah (lahan) dan peningkatan jumlah petani tunakisma (landless), selain menciptakan nir-akses terhadap sumber agraria melawan investor yang ingin menguasai lahan dalam skala luas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber-sumber agraria jauh dari semangat dan bahkan menyalahi prinsip UUPA No. 5 tahun 1960. Ketimpangan penguasan lahan, lemahnya sistem administrasi pertanahan seperti penertiban tanah yang terindikasikan terlantar dan kebijakan yang tidak sesuai ketentuan, rendahnya kompetensi publik tentang sistem dan kebijakan agraria, buruknya integritas aparatur dalam tata kelola pertanahan, serta tidak adanya Pengadilan Agraria menjadi pemicu konflik yang semakin menggejala. Sepanjang tahun 2015, tercatat 252 kasus konflik lahan dengan luas areal konflik 400.480 ha, yang melibatkan lebih dari 108.714 keluarga. Mengapa konflik lahan terus berlangsung, mengapa kebijakan distribusi penguasaan lahan menjadi strategis untuk dilakukan, dan bagaimana mewujudkan kebijakan distribusi penguasaan lahan adalah beberapa topik menarik yang melandasi penulisan paper ini. Dengan asumsi bahwa salah satu ukuran keberhasilan melakukan advokasi kebijakan adalah penerapan strategi dalam suatu mode of operation, maka dengan menggunakan metode eksplorasi, paper ini akan menjelaskan hakekat advokasi dari Organisasi Masyarakat Sipil yang dapat dilakukan dalam mendorong kebijakan distribusi penguasaan lahan sebagai upaya mewujudkan masyarakat
yang berkeadilan.
Kata Kunci : Advokasi, OMS, Kebijakan Distribusi Lahan.]]>
Copyrights © 2017
