cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Seminar Nasional FISIP Unila
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
MODEL ADVOKASI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM MENDORONG KEBIJAKAN DISTRIBUSI PENGUASAAN LAHAN UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN Basori, Yana Fajar FY.; Mukhlis, Maulana
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1441.671 KB)

Abstract

Fenomena penguasaan dan kepemilikan lahan yang tidak merata telah berkontribusi terhadap penciptaan ketimpangan penguasaan tanah (lahan) dan peningkatan jumlah petani tunakisma (landless), selain menciptakan nir-akses terhadap sumber agraria melawan investor yang ingin menguasai lahan dalam skala luas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber-sumber agraria jauh dari semangat dan bahkan menyalahi prinsip UUPA No. 5 tahun 1960. Ketimpangan penguasan lahan, lemahnya sistem administrasi pertanahan seperti penertiban tanah yang terindikasikan terlantar dan kebijakan yang tidak sesuai ketentuan, rendahnya kompetensi publik tentang sistem dan kebijakan agraria, buruknya integritas aparatur dalam tata kelola pertanahan, serta tidak adanya Pengadilan Agraria menjadi pemicu konflik yang semakin menggejala. Sepanjang tahun 2015, tercatat 252 kasus konflik lahan dengan luas areal konflik 400.480 ha, yang melibatkan lebih dari 108.714 keluarga. Mengapa konflik lahan terus berlangsung, mengapa kebijakan distribusi penguasaan lahan menjadi strategis untuk dilakukan, dan bagaimana mewujudkan kebijakan distribusi penguasaan lahan adalah beberapa topik menarik yang melandasi penulisan paper ini. Dengan asumsi bahwa salah satu ukuran keberhasilan melakukan advokasi kebijakan adalah penerapan strategi dalam suatu mode of operation, maka dengan menggunakan metode eksplorasi, paper ini akan menjelaskan hakekat advokasi dari Organisasi Masyarakat Sipil yang dapat dilakukan dalam mendorong kebijakan distribusi penguasaan lahan sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Kata Kunci : Advokasi, OMS, Kebijakan Distribusi Lahan.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN LAYANG DI JALAN TEUKU UMAR KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF ETIKA KEBIJAKAN PUBLIK Makhya, Syarief
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (803.381 KB)

Abstract

Formulasi dan implementasi kebijakan publik tidak terbatas pada ketaatan terhadap aturan formal atau regulasi yang berlaku, tetapi juga harus sejalan dengan etika kebijakan publik. Etika kebijakan publik diperlukan untuk dijadikan sebagai referensi dan pedoman tentang apa yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan dan sebagai standar penilaian terhadap perilaku pengambil kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Studi ini memfokuskan pada persoalan kebijakan pembangunan jalan layang di kawasan Mall Boemi Kedaton Jalan Teuku Umar Bandar Lampung dilihat dalam perspektif etika kebijakan. Penelitian ini menggunakan disain penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan tujuan untuk mengungkap dan menjelaskan relasi kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaran pemerintahan dan menjelaskan fenomena implementasi kebijakan publik dalam perspektif etika kebijakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Persoalan kebijakan pembangunan jembatan layang di kawasan Mall Boemi Kedaton Jalan Teuku Umar Kota Bandar Lampung terjadi konflik kepentingan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bersumber bukan hanya masalah isu perizinan yang belum tuntas, rembutan pengalihan status jalan nasional, analisis dampak lalulintas, dan keberlanjutan pembangunan jalan layang, tetapi karena pemahaman terhadap kepentingan umum (publik) cenderung masih didominasi oleh situasi lingkungan politik yang tidak bersandar pada persoalan etika kebijakan, sehingga kepentingan publik terpinggirkan oleh kepentingan politik. Penyebab munculnya konflik kepentingan tersebut akibat terjadinya kebuntuan komunikasi antara Walikota Bandar Lampung dengan Gubernur Lampung dan terjadi proses pencitraan politik yang begitu kuat untuk persaingan pemilihan gubernur Lampung, yang berujung pada penghentian sementara kebijakan. Dalam perspektif ini, kebijakan pembangunan jalan layang sebagai sebuah persoalan kepentingan bersama (common effort) antara Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung tidak bisa direalisasikan, karena kepentingan bersama tidak ditempatkan sebagai bagian dari etika konsekuensialisme, dan kecenderungan masih kuatnya tindakan atas dasar ketaatan terhadap aturan-aturan formal. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Etika Kebijakan, Kepentingan Bersama
Preliminary Prosiding SeFILa 2 Fisip, Sefila
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.532 KB)

Abstract

PROSIDING SEMINAR NASIONAL FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG (SEFILA) II. MEMBANGUN ETIKA SOSIAL POLITIK MENUJU MASYARAKAT YANG BERKEADILAN
FUNDAMENTALISME DAN DISINTEGRASI BANGSA: BERKORELASIKAH? Suharti, Bangun
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1039.6 KB)

Abstract

Fundamentalisme, seringkali dituding sebagai salah satu penyebab dan penyebar terjadinya disintegrasi bangsa. Fundamentalisme dan semangat mengakar seringkali menjadi kata yang ditakuti dan dihindari untuk diimplementasikan. Akibatnya, pada sebagian kalangan tertentu, yang menjadi sasaran tudingan kata fundamentalisme itu, yakni kalangan beragama, kata ini menjadi menakutkan dan mereka berusaha menjauhi perbincangan yang mengarah pada fundamentalisme dalam beragama. Meskipun sesungguhnya, fundamentalisme dapat bermakna sangat banyak, sesuai bidang kajiannya. Misalnya fundamentalisme agama maupun fundamentalisme ideologi lain. Apakah benar fundamentalisme masih relevan untuk di tuding sebagai penyebab disintegrasi bangsa ? Fundamentalisme yang mana, yang berkorelasi terhadap disintegrasi bangsa?. Penyajian tulisan ini merupakan refleksi dan berusaha mengkritisi terminologi bahwa fundamentalisme berkorelasi terhadap disintegrasi bangsa. Penulis melakukan studi literatur dalam upaya mendapatkan argumentasi maupun pemaparan mengenai makna fundamentalisme itu sendiri maupun sejarah dan fakta mengenai fundamentalisme ini. Literatur ini kemudian disarikan dan dihubungkan untuk mendapatkan kesimpulan yang memadai guna memahami hubungan antara fundamentalisme dan disintegrasi bangsa. Hasil yang bisa disimpulkan, tidak ada hubungan antara fundamentalisme dengan disintegrasi bangsa, setidaknya dalam beragama. Hasil dan kesimpulan refleksi dan kritisi mengenai hubungan antara fundamentalisme dengan disintegrasi bangsa ini, memang masih membuka kemungkinan untuk dikaji ulang atau diperdebatkan. Namun demikian, sejauh yang penulis pahami dan kumpulkan dari berbagai literatur yang ada, mengaitkan fundamentalisme dengan disintegrasi bangsa merupakan kesimpulan yang terlalu terburuburu, alih-alih sebagai upaya peminggiran kaum fundamentalis agama untuk tetap eksis dan menemukan jati dirinya di tengah pergumulan perang wacana. Keyword : fundamentalisme, disintegrasi, pergumulan perang wacana
AWI BAMBAN : Merawat Pengetahuan Lokal Menjadi Potensi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Pada Masyarakat Adat Sai Batin Keratuan Semaka Nurdin, Bartoven Vivit; Damayanti, Damayanti
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2024.846 KB)

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasiskan pada pengetahuan lokal masyarakat. Selama ini pengetahuan lokal banyak diabaikan dan bahkan nyaris punah, padahal pengetahuan lokal memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk membangun ekonomi masyarakat. Awi bamban, adalah sebuah bambu yang hampir sama dengan alang-alang yang tidak diperdulikan oleh masyarakat saat ini terutama generasi muda. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bambu ini memiliki potensi yang besar dalam membuat kreatifitas, dahulunya bamboo ini dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam alat rumah tangga dengan motif yang unik, antik dan memiliki makna yang tinggi dalam masyarakatnya. Motif ini bisa dikembangkan untuk dilakukan inovasi dalam bentuk-bentuk lain sehingga dapat menjadi ekonomi kreatif bagi masyarakat sehingga mendatangkan pendapatan bagi masyarakat. Saat ini ide kreatif memang sangat sulit muncul dari pengetahuan lokal, ketika pengetahuan lokal itu dianggap sebagai sesuatu yang kuno, padahal perlu perawatan dan pelestarian yang mampu membangkitkan ekonomi masyarakat. Kata Kunci : Pengetahuan Lokal, Ekonomi Kreatif, dan Masyarakat Adat
KAMPANYE PUBLIC RELATIONS PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) MELALUI SOSIALISASI PROGRAM KAMPUNG ENTERPRENEUR CREATIVE (KECE) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI (Studi Pada Calon Gubernur Lampung Mustafa) Daud, Rosy Febriani; Aprilani, Deddy
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (915.708 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kampanye public relations (PR) partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam memperkenalkan citra calon gubernur Lampung, yaitu Mustafa yang memiliki program Kampung Enterprenur Creative (KECE) di Lampung dan untuk melihat strategi kampanye public relations (PR) partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui sosialisasi Kampung Enterprenur Creative untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Alasan pemilihan tema ini dikarenakan program Kampung Enterprenur Creative (KECE) ini yang menjadi program unggulan sehingga diperlukan startegi-strategi untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikannya. Model kampanye yang digunakan adalah The Five Functional Stages Development Model atau Model perkembangan lima tahap. Fokus model ini adalah pada tahapan kegiatan kampanye, bukan pada proses pertukaran pesan antara campaigner dan campaignee. Pada model ini digambarkan bagaimana tahapan kegiatan kampanye harus dilalui sebelum akhirnya kegiatan tersebut berhasil atau gagal mencapai tujuan. Tahapan kegiatan tersebut meliputi: identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi. Konsep yang digunakan ialah kampanye public relations, sosialisasi, dan kesejahteraan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat studi kasus. Paradigma yang dipakai ialah paradigma postpositivisme. Subyek penelitian ialah Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan obyek penelitian ialah kampanye public relations mensosialisasikan program Kampung Enterpreneur Creative (KECE). Teknis analisis data adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan data sekunder dari studi kepustakaan dan sumber bacaan lainnya. Hasil penelitian ialah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menggunakan strategi kampanye public relations dengan menggunakan media cetak (surat kabar, majalah maupun tabloid), media elektronik (televise dan radio), media baru yaitu internet dan media sosial lainnya seperti, Facebook, Blog, Twitter dan sejenisnya dan dengan opinion leader yakni Calon Gubernur Lampung Mustafa. Calon Gubernur Lampung Mustafa dalam mensosialisasikan program Kampung Enterpreneur Creative (KECE) menekankan pada kesejahteraan masyarakat yang terpusat pada entrepreneur-entreprenur yang nantinya mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi kampanye public relations sangat mendukung dalam mensosialisasikan program Kampung Enterpreneur Creative (KECE) di setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten seluruh Provinsi Lampung guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menekan angka pengangguran pada pemuda di Provinsi Lampung. Kata kunci: kampanye public relations, sosialisasi, kesejahteraan ekonomi
PSEUDO DEMOKRASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG (GSMK) Meilinda, Selvi Diana; Yulianto, Yulianto
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.845 KB)

Abstract

Dalam implementasi kebijakan, pendekatan yang biasa digunakan adalah pendekatan struktural (peran organisasi), pendekatan prosedural dan manajemen (network planning and control; programme evaluation and review technique), pendekatan perilaku (behavioural): komunikasi, infromasi lengkap pada setiap tahap. serta pendekatan politis (aspek-aspek interdepartemental politik). hal ini menunjukkan bahwa pendekatan nilai termasuk dalam pendekatan politis, terutama nilai demokrasi dan ini belum dianalisis secara utuh, untuk itu peneliti menyelidik dalam studi kasus program gerakan serentak membangun kampung (GSMK) di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan menjelaskan gejala-gejala dan kecenderungan dalam fenomena yang muncul di Kabupaten Tulang Bawang. Hasil yang didapatkan, implementasi program GSMK kurang didasari oleh nilai demokrasi seperti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nilai ini seharusnya memberikan ruh dalam pelaksanaan program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang. Program GSMK menyentuh aspek politis karena lahir dari momentum kampanye bupati terpilih yakni suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di 147 kampung secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan anggaran bersumber dari swadaya masyarakat, pihak swasta dari masing-masing kampung dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Tulang Bawang. Program ini dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, akan tetapi nilai demokrasi yang termuat dalam implementasinya hanya pura-pura (pseudo demokrasi) karena pelaksanaanyapun bersifat elitis. Kata Kunci: pseudo demokrasi, Implementasi program, gerakan serentak membangun kampung.
PENGALAMAN SOSIAL KONFLIK ANTAR ETNIK (Studi Fenomenologi Pengalaman Komunikasi pra dan pasca Penyerangan Etnik Lampung terhadap Etnik Bali di Desa Balinuraga Kec Way Panji Lampung Selatan) Besar, Ibrahim
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.498 KB)

Abstract

Salah satu pengalaman sosial, khususnya kehidupan antar etnik pada saat terjadinya konflik menunjukkan adanya dinamika sosial yang cukup tinggi. Pengalaman-pengalaman masa lalu dapat dipergunakan sebagai cermin untuk instrospeksi diri dan berperilaku. Tujuan penelitian ini mengetahui pengalaman perilaku komunikasi dalam Kehidupan social pasca penyerangan etnik Lampung terhadap etnik Bali di Desa Balinuraga. Penelitian ini mengunakan metodologi fenomenologi dan deskriptif analitik kualitatif, mengunakan studi mendalam serta pendekatan obyektif-subyektif. Selain itu, mengungkap proses secara akumulatif terjadinya perbedaan kesepahaman dalam pemberian makna simbol-simbol komunikasi. Kurangnya memahami simbol simbol komunikasi dalam masyarakat, terimlementasi dalam perilaku komunikasi berakibat dapat fatal, berujung pada kekerasan antar kelompok sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Subyek penelitian ini dibagi menjadi dua, masyarakat Desa Balinuraga dan Desa Agom, yang berada di Kecamatan Way Panji Kabupaten Penduduk lokal Selatan. Hasil penelitian. Perbedaan latar belakang kebudayaan, kepentingan individu maupun kelompok dapat menciptakan perilaku komunikasi yang berbeda. Perilaku komunikasi yang terjadi antara kedua etnik membawa pengalaman tersendiri. Ada pengalaman yang didapat oleh masyarakat dari etnik Bali maupun Lampung yang dapat mendukung terjadinya rekonsiliasi dan kedua ada Perilaku komunikasi yang antara etni Bali dan Lampung yang kurang mendukung terjadinya rekonsiliasi. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan, bahwa kesenjangan perilaku komunikasi dan berinteraksi sosial dipengaruhi oleh perbedaan perilaku komunikasi dengan latar belakang budaya, adat-istiadat, keyakinan, kepandaian, dan pengetahuan, serta di dalamnya terkait dengan pendirian dan perasaan akan sesuatu permasalahan sosial yang didapat seseorang dalam dan kurangnya nilai-nilai kearifan lokal yang diadopsi serta pengalaman seseorang dalam berinteraksi sosial Key word : Pengalaman sosial, komunikasi antarbudaya, Perilaku komunikasi
PENERAPAN BALANCED SCORECARD DALAM PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA BATAM Hidayat, Rahmat; Samosir, Jessica Elisabet
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1240.212 KB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui kinerja pelayanan pengangkutan sampah di Kota Batam diukur dengan menggunakan Balanced Scorecard. Konsep Balanced Scorecard banyak digunakan sebagai pengukuran kinerja organisasi sektor swasta dan publik. Konsep Balanced Scorecard memiliki beberapa keunggulan yaitu : terukur, seimbang, komprehensif dan koheren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan inferensial. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner terhadap pengguna jasa pelayanan pengangkutan sampah sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Balanced Scorecard terdiri dari empat perspektif yaitu : perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Empat perspektif tersebut diukur kemudian dinilai dengan menggunakan Balanced Scorecard dan hasil dari kinerja pelayanan pengangkutan sampah mendapatkan nilai baik dengan skor 0,6. Dengan hasil tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dapat menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
CIVIL SOCIETY DALAM PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) Sulistiowati, Rahayu; Atika, Dewi Brima; Prihantika, Ita; Melinda, Selvi Diana
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1424.975 KB)

Abstract

L-PAMAS sebagai civil society berupaya mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak (SRA) dibantu lembaga donor internasional bernama Childfund International. Program SRA ini diimplementasikan jauh sebelum Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dikeluarkan dan disahkan. Dua sekolah pilot project yaitu, SDN 2 Karangsari dan SDN 3 Panggungrejo, di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, berupaya menjawab pertanyaan bagaimana keterlibatan dan dinamika civil society NGO L-PAMAS dalam program SRA sebagai upaya mendukung perwujudan KLA di Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menyimpulkan, sebagai civil society L-PAMAS (1) mempunyai kemandirian terhadap negara, tetapi di antara keduanya terdapat hubungan timbal balik. L-PAMAS menjalin komitmen dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Hippun Pemekonan, dan Pemerintah Desa/Kepala Pekon, tanpa adanya komitmen tertulis. Temuan ini menguatkan bahwa sebagai sebuah perwujudan civil society, L-PAMAS, dapat menempatkan dirinya sebagai penghubung antara aktor-aktor pemerintah pelaku dunia pendidikan; (2) bahwa civil society merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya negosiasi terus-menerus secara bebas. Childfund International dan L-PAMAS sebagai wujud civil society disatu sisi, berkolaborasi dengan state actor yang di sisi lain, memiliki kepentingan yang berbeda. Key words: sekolah ramah anak, kabupaten layak anak, civil society, L-PAMAS

Page 1 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2