<![CDATA[Selain memberikan manfaat finansial, hutan rakyat secara simultan juga mampu menyediakan berbagai jasa lingkungan seperti pengendalia erosi tanah, pengaturan siklus hidrologi, penyerpan emisis karbon dan lain-lain. Namun demikian, berbagai jasa lingkungan tersebut seringkali dianggap sebagai barang publik yang tersedia gratis dan karena oleh itu tingkat ketersediannya biasanya jauh di bawah tingkat optimal dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama dikembangkannya berbagai skim pembayaran jasa lingkungan (PJL) adalah untuk memberikan insentif bagi produsen sedemikian rupa sehingga bersedia menyediakan jasa lingkungan dalam jumlah yang optimal. Agar skim PJL dapat diterapkan , diperlukan infromasi nilai ekonomi suatu sumberdaya dalam kaitannya dengan penyediaan jasa lingkungan tersebut. Penelitian ini dimaksud untuk mengestimasi nilai ekonomi hutan rakyat untuk penyerapan emisi karbon dengan menggunakan data survei terhadap 117 petani hutan rakyat di Desa Tempurejo, Kabupaten Wonosobo. Data dikumpulkan melalui survei yang dilakukan pada bulan juli 2010. dengan meggunakan dichotomous choice contigent valuation method (DCCVM). Hasil estimasi data dengan menggunakan bivariate probit model menunjukkan bahwa nilai willingness to accept (WTA) petani hutan rakyat adalah sebesar Rp. 3.039,80/batang/bulan. Hasil simulasi menyarankan bahwa proyek pembangunan hutan rakyat untuk mitigasi perubahan iklim tidak akan menarik jika nilai kompensasi yang diberikan kurang dari Rp. 2.500.-/batang/bulan.]]>
Copyrights © 2011
