Diponegoro Private Law Review
Vol 1, No 1 (2017): DPLR

PENGATURAN TANAH BENGKOK DI DESA SOJOPURO KABUPATEN WONOSOBO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dewi, IGA Gangga Santi (Unknown)



Article Info

Publish Date
12 Jun 2025

Abstract

The regulation of tanah bengkok is not done on the personal authority of kepala desa but is regulated in legitimate legislation, namely Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 about Desa. Based on the results of research, tanah bengkok in Sojopuro village was given to Kepala Desa and desa apparatus as long as they served as desa apparatus and there was no legal effect if the village did not obey the rules of tanah bengkok. Therefore, a clear rule regarding the regulation of tanah bengkok is the asset of the village. Keywords: Tanah bengkok, Regulation, UU Desa.

Copyrights © 2017






Journal Info

Abbrev

dplr

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan ...