<![CDATA[ABSTRAK Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu dan tidak mampu.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Pesepsi Masyarakta AcehTerhadap Pelayanan Pubkik di Bidang Kesehatan dalam Menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh di RSUD Ibu dan Anak Provinsi Aceh dan dampak negatif dan positif dalam pelaksanaannya, serta sinkronisasi antara JKN dan JKRA.Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program JKN dan JKRA sudah mulai diimplementasikan dan telah berjalan sejak awal Januari 2014 di RSUD Ibu dan Anak Provinsi Aceh. Pada pelaksanaannya, program jaminan kesehatan tersebut belum dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan. Pemahaman masyarakat merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan program pemerintah ini banyak menuai kasus-kasus di lapangan. Beberapa faktor terjadi disebabkan oleh; kurangnya sosialisasi, kurangnya monotoring dan evaluasi dari pemerintah daerah, kurangnya kerjasama antara puskesmas dan rumah sakit. Sejauh ini pelaksanaan JKN dan JKRA mulai menunjukkan arahnya dibandingkan dengan pelaksanaannya yang dahulu. Sinkronisasi serta integrasi yang dilakukan mulai terarah, walaupun sepenuhnya belum mencapai kesempurnaan.Pemerintah sebagai pembuat kebijakan hendaknya terus melakukan evaluasi kepada pihak rumah sakit, harus lebih cepat dalam menuntaskan permasalahan pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan dan kinerja yang baik merupakan dambaan bagi setiap masyarakat, tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah disahkan. Kata Kunci: Kebijakan publik, pelayanan kesehatan, implementasi kebijakan.ABSTRACT Badan Penyeleggara Jaminan Sosial (Social Insurance Administration Organization), abbreviated with BPJS, is a legal body formed to implement health insurance programs as denoted in Law No. 4 of 2014 concerning National Health Insurance System. This policy was made by Indonesian government for both low-income-family and high-income-family.The objective of this study was to analyze and explain perceptions of people in Aceh towards public health service provided for those who registered using Kartu Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, a health insurance card given to people who live in Aceh, to obtain health service at Obu dan Anak General Hospital and the negative and positive sides during its implementation, as well as the synchronization between JKN (National Health Insurance) and JKRA (Acehnese People Health Insurance). The data needed in this study were obtain from field research and library research. The library research was done by reading some books, laws, and other related references. Field research, on the other hand, was done by carrying out interview with some informants who have information related to the subject of this study. The results showed that implementation of JKN and JKRA programs has started since early January of 2014 at Ibu dan Anak General Hospital in Aceh. During its implementation, this program seems unable to perform excellent and satisfactory result.The understanding of the local people was seen as one of causes that make this program face many cases. Such circumstance happened because several factors such as lack of socialization, lack of monitoring and evaluation from the government, and lack of coordination between Community Health Center (Puskesmas) and hospital. However, this program was gradually showing positive progress compared to its early period.The synchronization and integration go to the right orientation even though it has not been reach perfection. Government as a policy maker should keep performing evaluation to the hospitals and doing quick response to solve the problems concerning health service. A good quality of service and performance were what people desire and it is government responsibility to perform their function and duty as authorized by the laws. Keywords: Public Policy, Health Service, Policy Implementation.]]>
Copyrights © 2017
