Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Radhi Darmansyah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penerapan Kebijakan E-Demokrasi dalam konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bandung Rizki Mulyadi; Radhi Darmansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Smart city yang di terapkan Bandung saat ini merupakan sistem tatakelola pemerintahan yang berbasis teknologi, ini merupakan pergeseran dikarenakan era globalisasi yang terus berkembang. smart city di harapkan menjadi solusi untuk menjawab segala permaslahan yang ada di kota Bandung, seperti di amanatkan pada  undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pemerintah kotasebagai salah satu sarana penyelenggara  pelayanan publik mempunyai peran yang sangat penting dalam memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sejauh ini Bandung sudah menerapkan kebijakan smart city dengan baik, penulis inggin menguji apakah hal itu benar atau hanya untuk pecitraan pemimpin saja,Penelitian ini juga bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan e-demokrasi di kota Bandung dan Untuk menganalisis dampak penerapan E-demokrasi terhadap peningkatkan pelayanan publik di kota Bandung.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan turun langsung ke lapangan dangan melakukan mewawancara narasumber secara terbuka sehingga penulis bisa mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang diteliti (kualitatif), observasi dan dokumentasi data yang di peroleh. berikutnya menggabung semua data yang di dapat melalui penelitian sekunder dan penelitian primer dan berikutnya data masuk dalam tahap pengolahan data sebelum penulis pengambilan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan kebijakan smart city di kota Bandung saat ini sudah sangat baik, dikarenakan ada 4 indikator Edward III yang ditawarkan dan memenuhi syarat penerapat kebijakan, Namun tidak ada SOP khusus yang mengatur.Dampak penerapan kebijakan e-demokrasi dalam konsep smart city terhadap peningkatan pelayanan publik di kota Bandung, menjadi solusi dalam menjawab keluhan masyarakat, dan telah mengubah wajah birokrasi kota Bandung. Namun ada dampak negatif terhadap sosial yaitu berkurangnya interaksi sosial secara langsung, dan masyarakat menjadi manja.Pemerintahan kota Bandung harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan serta membuat aturan khusus  atau SOP yang jelas.Pemerintah juga terus melakukan pendekatan secara real tidak hanya dengan menggunakan media elektronik saja kepada masyarakat. Kata kunci: Kebijakan Publik, Smart city, Implementasi Kebijakan Smart City.   
TARIK ULUR KEPENTINGAN DALAM PROSES PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA MASA JABATAN 2014-2019 Muhammad Qadafi; Radhi Darmansyah; . Adwani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 1, No 4 (2016): November 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.587 KB)

Abstract

  ABSTRAK Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPRK memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut alat-alat kelengkapan. Dasar aturan penetapan alat-alat kelengkapan DPRK merujuk pada Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MD3, UUPA, Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib. Alat kelengkapan DPRK terdiri dari ketua dan wakil ketua I dan II, komisi-komisi, badan-badan serta pansus yang sifatnya situasional. Tidak bisa pungkiri sangat rentan terjadi polemik dan tarik ulur kepentingan dalam proses penetapan alat kelengkapan DPRK yang pada akhirnya menghambat proses penetapan alat kelengkapan DPRK itu sendiri.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses penetapan alat kelengkapan DPRK berjalan, sudah seharusnya penetapan alat kelengkapan DPRK mengacu pada aturan-aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan polemik yang dapat menghambat proses penetapan alat kelengkapan DPRK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tarik ulur kepentingan dalam proses penetapan alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya terjadi karena perbedaan pandangan dalam menelaah aturan-aturan yang ada dengan mempertahankan kepentingan masing-masing. Sehingga hal ini berdampak pada terlambatnya penetapan alat kelengkapan itu sendiri hingga membuat kinerja DPRK menjadi terhambat. Namun demikian alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya akhirnya berhasil dibentuk. Hal ini disebabkan karena tidak dipermasalahkannya lagi rangkaian proses penetapan alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya oleh Fraksi Abdya Bermartabat dan Fraksi Nasional Bersatumeskipun tidak sesuai dengan harapan dari masing-masing fraksi tersebut. Diharapkan kepada DPRK Aceh Barat Daya agar kedepan dalam mengambil keputusan harus sesuai dan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga kedepan keputusan tersebut mendapatkan legalitas dan sah dilaksanakan di mata hukum. Kata Kunci : DPRK, alat kelengkapan dewan, Aceh Barat Daya  ABSTRACT To carry out the functions and duties, regional legislative council (DPRK) have several work units or also referred as tools of completeness. The fundamental rule of determining the tools of completeness refers to constitution No 17 in 2014, UUPA, Government Regulation No 16 in 2010 about order of compiling. DPRK’s tools of completeness consist of chairman, deputy chairman I and II, commissions, agencies and special committee of its situational. It cannot be denied that there is a very vulnerable polemics and the tug of interests in the process of determining the tools completeness of DPRK which in turn inhibits the process itself.The purpose of this research is to explain how the determination process of the tool completeness of legislative council that refers to the current rules in order to avoid the polemics which can impede the process itself.The methodology applied in this research is qualitative descriptive. The use technique of data collection are field research and library research. Field research is to attain the primary data which is conducted by means of interview. Meanwhile library research is to gather the secondary data based on the books and articles. The result of this research explains that the tug of determination process of tool completeness of southwest Aceh legislative councilwas happened for the reason that there is distinctive point of views in reviewing the current rules by defending the self interest. So that is why it is affected to the delays of determining the tool completeness itself with the result that the functions of DPRK got obstructed. Nevertheless, the tool completeness of southwest Aceh legislative council is finally formed. This is because no longer disputed the determination process of the tool completeness of southwest Aceh legislative council by Fraksi Abdya Bermartabat (Abdya Prestige Faction) and Fraksi Nasional Bersatu (National United Faction) even though it is not in accordance with the expectations of each of these factions.It is expected to the legislative council of southwest Aceh that the fore in making decision should be appropriate and referring to the rules so that in the future, the decision will be gaining legality and it is legitimate to be implemented in the rule of the laws.  Key Words:Regional Legislative Council,Tool of Completeness Council, Southwest Aceh 
Etnonasionalisme Mantan Anggota GAM di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009 – 2014 dalam Perumusan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Kharinda Rizky; Radhi Darmansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.912 KB)

Abstract

Etnonasionalisme merupakan salah satu bentuk dari nasionalisme dimana daerah/etnis  memperoleh  kebenaran  politik  dari  negara  asalnya.  Pasca  damai Aceh memiliki kekhususan yakni berhak membuat bendera dan lambang sendiri, hal ini juga sesuai dengan perjanjian MoU Helsinki. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun2013 menetapkan bulan bintang sebagai bentuk dari bendera Aceh yang notabennya adalah bendera GAM. Setelah disahkan Qanun bendera dan lambang Aceh ini menuai kontroversi pasalnya bertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun2007 tentang Lambang Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etnonasionalisme mantan anggota GAM di DPRA Periode 2009-2014 dalam Perumusan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Etnonasionalisme dan Teori Sistem Politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah Teknik Purposive Sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara semiterstruktur dan studi dokumentasi Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  dan  rasa  etnonasionalisme GAM pada anggota DPRA, khususnya mantan anggota GAM sangat berimplikasi terhadap pemikiran dan output yang dihasilkan oleh DPRA. Bendera Aceh berbentuk bulan bintang merupakan manifestasi dan pengejawantahan dari nilai etnonasionalisme. Besarnya pengaruh etnonasionalisme tersebut membentuk sebuah pemikiran kolektif DPRA. Pertentangan terhadap PP Nomor 77 Tahun2007 justru dianggap sebagai peraturan yang keliru, karena cacat pada proses formil pembuatan peraturan yang berkenaan dengan Aceh.  Kata Kunci: Etnonasionalisme, Qanun Bendera dan Lambang Aceh,GAM, DPRA
Artikulasi Peran Gerakan Mahasiswa di Aceh (Studi Kajian Transisi Demokrasi dan Perdamaian Aceh Rentang Waktu 2004-2015 Joel Manalu; Radhi Darmansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian bertujuan untuk menunjukkan bahwa peranan gerakan mahasiswa Aceh pada masa transisi demokrasi dan perdamaian Aceh rentang waktu 2004-2015 sangat signifikan, ini dapat dilihat dari kampanye dan propaganda yang dilakukan mahasiswa guna menjaga perdamaian dan mengawal transisi demokrasi yang terjadi di Aceh. Peranan ini fluktuatif, disesuaikan dengan kondisi dan situasi keamanan Aceh. Bentuk gerakan mahasiswa pada masa transisi demokrasi dan perdamaian Aceh rentang waktu 2004-2015 adalah gerakan sosial. Keterlibatan mahasiswa di Aceh hadir sebagai respon atas kekerasan yang terjadi di Aceh dan menuntut perubahan sosial masyarakat. Disarankan kepada pemerintah pusat untuk tidak lagi memandang penyelesaian masalah konflik di Aceh dengan cara kekerasan. Cara-cara ini dapat menyinggung hati nurani dan memaksa mahasiswa Aceh untuk kembali menyuarakan perlawanan. Disarankan kepada mahasiswa Aceh, agar tetap menjaga perdamaian di Aceh dan mengawal transisi demokrasi di Aceh dengan cara memperbanyak diskusi, dan kajian-kajian kritis guna melibatkan diri dalam pembangunan Aceh Kata Kunci: Gerakan Mahasiswa Aceh, Transisi Demokrasi dan Perdamaian Aceh. ABSTRACK The result of the study showed that the role of student movements of Aceh in period of democratic transition and peace in Aceh during 2004-2015 was very significant. It could be seen from the campaign and propaganda made by the students to keep the peace and watch the democratic transition occurred in Aceh. The role was fluctuating, which suited the condition and security situation in Aceh. The form of student movements in period of democratic transition and peace in Aceh during 2004-2015 was social movement. The participation of students in Aceh came as a respond to the violence occurred in Aceh and asked for social changes in society. It is suggested to central government to do not look for the settlement of conflict issues in Aceh with violence. This way can offend the Acehnese people and force the students in Aceh to make resistance again. It is suggested to students in Aceh to keep maintaining peace in Aceh and watch democratic transition in Aceh by holding more discussion and critical reviews in order to participate in development of Aceh. 
Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan dalam Menggunak Kartu Jaminan ILHAM MULIA; Radhi Darmansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6797.146 KB)

Abstract

ABSTRAK Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu dan tidak mampu.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Pesepsi Masyarakta AcehTerhadap Pelayanan Pubkik di Bidang Kesehatan dalam Menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh  di RSUD Ibu dan Anak Provinsi Aceh dan dampak negatif dan positif dalam pelaksanaannya, serta sinkronisasi antara JKN dan JKRA.Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program JKN dan JKRA sudah mulai diimplementasikan dan telah berjalan sejak awal Januari 2014 di RSUD Ibu dan Anak Provinsi Aceh. Pada pelaksanaannya, program jaminan kesehatan tersebut belum dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan. Pemahaman masyarakat merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan program pemerintah ini banyak menuai kasus-kasus di lapangan. Beberapa faktor terjadi disebabkan oleh; kurangnya sosialisasi, kurangnya monotoring dan evaluasi dari pemerintah daerah, kurangnya kerjasama antara puskesmas dan rumah sakit. Sejauh ini pelaksanaan JKN dan JKRA mulai menunjukkan arahnya dibandingkan dengan pelaksanaannya yang dahulu. Sinkronisasi serta integrasi yang dilakukan mulai terarah, walaupun sepenuhnya belum mencapai kesempurnaan.Pemerintah sebagai pembuat kebijakan hendaknya terus melakukan evaluasi kepada pihak rumah sakit, harus lebih cepat dalam menuntaskan permasalahan pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan dan kinerja yang baik merupakan dambaan bagi setiap masyarakat, tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah disahkan. Kata Kunci: Kebijakan publik, pelayanan kesehatan, implementasi kebijakan.ABSTRACT Badan Penyeleggara Jaminan Sosial (Social Insurance Administration Organization), abbreviated with BPJS, is a legal body formed to implement health insurance programs as denoted in Law No. 4 of 2014 concerning National Health Insurance System. This policy was made by Indonesian government for both low-income-family and high-income-family.The objective of this study was to analyze and explain perceptions of people  in Aceh towards public health service provided for those who registered using Kartu Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, a health insurance card given to people who live in Aceh, to obtain health service at Obu dan Anak General Hospital and the negative and positive sides during its implementation, as well as the synchronization between JKN (National Health Insurance) and JKRA (Acehnese People Health Insurance). The data needed in this study were obtain from field research and library research.    The library research was done by reading some books, laws, and other related references. Field research, on the other hand, was done by carrying out interview with some informants who have information related to the subject of this study. The results showed that implementation of JKN and JKRA programs has started since early January of 2014 at Ibu dan Anak General Hospital in Aceh. During its implementation, this program seems unable to perform excellent and satisfactory result.The understanding of the local people was seen as one of causes that make this program face many cases. Such circumstance happened because several factors such as lack of socialization, lack of monitoring and evaluation from the government, and lack of coordination between Community Health Center (Puskesmas) and hospital. However, this program was gradually showing positive progress compared to its early period.The synchronization and integration go to the right orientation even though it has not been reach perfection. Government as a policy maker should keep performing evaluation to the hospitals and doing quick response to solve the problems concerning health service. A good quality of service and performance were what people desire and it is government responsibility to perform their function and duty as authorized by the laws. Keywords: Public Policy, Health Service, Policy Implementation.
Diskusi Politik Pengunjung Warung Kopi dan Partisipasi Politik Menjelang Pemilihan Walikota Banda Aceh 2017 Muhibbul Khairi; Radhi Darmansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1010.775 KB)

Abstract

Tulisan ini, menjelaskan tentang fenomena warung kopi di kota Banda Aceh sebagai ruang publik, yang setiap harinya dipenuhi oleh individu, komunitas, dan dengan latar belakang profesi yang beragam, tujuan, maupun kepentingan yang berbeda. Mulai darimembicarakan bisnis, silaturahmi sesama kerabat, berdialog tanpa batas, hingga tak jarang pembicaraan melebar pada perdebatan politik yang terjadi sesama pengunjung warung kopi dalam satu meja. penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif-kualitatif atau metode campuran, dengan pendekatan ruang publik dan budaya politik. Pengumpulan data dilakukan melalui metode Kuantitatif-Kualitatif atau metode campuran melalui kajian kepustakaan, observasi, kuisioner, dan wawancara bersama pengunjung warung kopi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, diskusi pengunjung warung kopi berpengaruh dan memiliki hubungan terhadap partisipasi politik menjelang pemilihan walikota Banda Aceh 2017, dilihat berdasarkan indikator organ informasi, diskusi politik dan partisipasi politik, diskusi pengunjung warung kopi menyangkut situasi politik menjadi tolak ukur dalam menganalisis tingkat partisipasi politik yang terjadi di ruang publik warung kopi, yaitu dengan mengukur tingkat pengetahuan pengunjung warung kopi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik menjelang pemilihan walikota Banda Aceh 2017.
Co-Authors . Adwani ILHAM MULIA Joel Manalu Kharinda Rizky Muhammad Qadafi Muhibbul Khairi Rizki Mulyadi