<![CDATA[Tulisan ini bertujuan; pertama, untuk memahami dan mengkaji metode komisi fatwa dan hukum MUI dalam menetapkan hokum, kedua; untuk mengetahui dan memahami syarat- syarat yang harus dipenuhi seorang mufti; ketiga; untuk mengkaji dan menganalisis konsep dan implementasi fatwa hukum MUI dalam masalah ekonomi sayri?ah. Adapun metode yang digunakan adalah: pertama; Library Research dengan menganalisis menggunkan metode analisis kualitatif-deskriptif kemudian mengambil kesimpulan dengan tehnik induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama; Metode MUI dalam menetapkan hukum keagamaan, pertama-tama adalah MUI sangat memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga fatwanya benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat, jika kelihatan ada pertentangan antara wahyu dengan akal, MUI lebih mengutamakan dan mendahulukan wahyu dari pada akal. Dan mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, tentang ilmu-ilmu agama. Kedua; persyaratan yang harus dipenuhi seorang mufti agar fatwanya dapat dipertanggung jawabkan adalah: Syarat yang berhubungan dengan kepribadian (1) balig, berakal, dan merdeka; (2) adil, dan (3) memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan fatwa. Syarat yang berhubungan dengan kemampuan, yaitu; Mengetahui ilmu alat, dalam hal ini bahasa Arab;Pengetahuan tentang al-Qur?an; Memahami Hadis Nabi saw.;Pengetahuan tentang ijma? ulama; Pengetahuan tentang qiyas; Pengetahuan tentang ushul fiqh. Ketiga, Fatwa MUI dalam masalah sosial ekonomi dalam tataran konsep dan landasan hukum cukup kuat dalam pelaksanaan ekonomi dan keuangan syari?ah di Indonesia, namun dalam tataran penerapannya atau implemnatasinya dalam masyarakat masih sangat terbatas, karena masyarakat muslim masih banyak berhubungan dengan ekonomi dan keuangan konvensional di banding dengan ekonomi dan keuangan Syari?ah.]]>
Copyrights © 2016
