Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Al-Bayyinah
Hamzah Kamma, Hamzah
STAIN Palopo
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KONSEP DAN IMPLEMENTASI FATWA HUKUM MUI DALAM MASALAH EKONOMI SYARIAH Kamma, Hamzah
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 1, No 1 (2016): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v1i1.325

Abstract

Tulisan ini bertujuan; pertama, untuk memahami dan mengkaji metode komisi fatwa dan hukum MUI dalam menetapkan hokum, kedua; untuk mengetahui dan memahami syarat- syarat yang harus dipenuhi seorang mufti; ketiga; untuk mengkaji dan menganalisis konsep dan implementasi fatwa hukum MUI dalam masalah ekonomi sayri?ah. Adapun metode yang digunakan adalah: pertama; Library Research dengan menganalisis menggunkan metode analisis kualitatif-deskriptif kemudian mengambil kesimpulan dengan tehnik induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama; Metode MUI dalam menetapkan hukum keagamaan, pertama-tama adalah MUI sangat memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga fatwanya benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat, jika kelihatan ada pertentangan antara wahyu dengan akal, MUI lebih mengutamakan dan mendahulukan wahyu dari pada akal. Dan mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, tentang ilmu-ilmu agama. Kedua; persyaratan yang harus dipenuhi seorang mufti agar fatwanya dapat dipertanggung jawabkan adalah: Syarat yang berhubungan dengan kepribadian (1) balig, berakal, dan merdeka; (2) adil, dan (3) memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan fatwa. Syarat yang berhubungan dengan kemampuan, yaitu; Mengetahui ilmu alat, dalam hal ini bahasa Arab;Pengetahuan tentang al-Qur?an; Memahami Hadis Nabi saw.;Pengetahuan tentang ijma? ulama; Pengetahuan tentang qiyas; Pengetahuan tentang ushul fiqh. Ketiga, Fatwa MUI dalam masalah sosial ekonomi dalam tataran konsep dan landasan hukum cukup kuat dalam pelaksanaan ekonomi dan keuangan syari?ah di Indonesia, namun dalam tataran penerapannya atau implemnatasinya dalam masyarakat masih sangat terbatas, karena masyarakat muslim masih banyak berhubungan dengan ekonomi dan keuangan konvensional di banding dengan ekonomi dan keuangan Syari?ah.
Urgensi Maslahah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global Kamma, Hamzah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.995 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.409

Abstract

Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin perlu dipahami dan diamalkan dengan baik agar bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, selamat dunia dan akhirat. Memahami Islam dalam dunia global ini diperlukan metode yang tepat agar pemahamannya itu bisa membawa kedamaian, ketenangan dan rahmat bagi semua umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Dalam dunia global ini sangat banyak persoalan hukum yang muncul segera ditetapkan hukumnya karena dianggap sangat mendesak untuk ditetapkan karena menyangkut persoalan kemaslahatan umat manusia. Salah satu metode penetapan hukum yang dianggap sangat relevan dalam dunia global ini adalah teori maslahah atau maqasid al-syari’ah, banyak persoalan baru yang muncul tidak bisa ditetapkan hukumnya melalui al-Qur’an, sunnah, ijmak dan kias. Karena itu mujtahid mencari metode lain. Metode yang dianggap paling tepat adalah teori maslahah, baik penetapan hukumnya dilakukan dengan maslahah mu’tabarah, maslahah mursalah maupun dengan maslahah mulghah. Ketiga maslahah ini telah digunakan para mujtahid atau fukaha untuk menetapkan hukum dalam dunia global ini.
Harmonization of Islamic Law and Customary Law in the Pambissa Kampong Tradition in Latimojong Village Hamza, Rasida; Kamma, Hamzah; Nawas, Muhammad Zuhri Abu; Cahya, Purnama
Al-Bayyinah Vol. 8 No. 1 (2024): Al-Bayyinah
Publisher : Faculty of Sharia and Islamic Law Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v8i1.6430

Abstract

The research aims to determine the role and influence of Islamic law in the implementation of the pambissa kampong tradition in Latimojong, the adaptation and change of customary law in the pambissa kampong tradition and its impact on the sustainability of this tradition, and the process of harmonization of Islamic law and customary law in the pambissa kampong tradition and the factors that influence it. The type of research used is empirical legal research. To support this empirical legal research, a normative approach and a sociological approach are used. Shows: (1) The role and influence of Islamic law in the implementation of the Pambissa Kampong Tradition in Latimojong is that customary law adopts Islamic law in its entirety, both in terms of principles and in terms of implementation. Its implementation is adjusted to Islamic law. If there are differences in principle between Islamic law and customary law, then the implementation of Islamic law must be a priority. (2) Changes in customary law in the Pambessa Kampong tradition and its impact on the continuity of this tradition are customary law, which means that rules are made from the behavior of a growing community and developed until it became a law that was obeyed unwritten. So that customary law changes according to the conditions prevailing in society. (3) The process of harmonization of Islamic law and customary law in the Pambessa Kampong tradition and the factors that influence it. Harmonization in question is an effort to harmonize customary law and Islamic law in one national legal system. If all this time there seems to be a difference between customary law and Islamic law, it is urgent to restore harmony between the two.
Co-Authors Cahya, Purnama Hamza, Rasida Nawas, Muhammad Zuhri Abu