JURNAL UNIZAR LAW REVIEW
Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review

Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menghimpun Data Dan Informasi Perbankan Yang Berkaitan Dengan Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak

Muhammad Ikhsan Kamil (Universitas Islam Al-Azhar Mataram)



Article Info

Publish Date
25 Jun 2018

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara. Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang yang diberikan secara Atributif. Salah satu wewenangnya ialah menerobos kerahasiaan perbankan demi kepentingan perpajakan, namun terdapat keadaan dimana orang-orang atau badan hukum yang beritikad buruk, menjadikan rahasia bank sebagai tempat berlindung dari penegakan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, terutama kepentingan umum seperti pajak. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskritif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dann wawancara, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian menyimpulkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan wewenangnya terkait permintaan data Wajib Pajak terkait nasabah penyimpan Direktorat Jenderal Pajak harus seizin dari Otoritas Jasa Keuangan apabila data yang di ajukan sebagai alasan untuk membuka data nasabah tersebut cukup Otoritas Jasa Keuangan akan memerintahkan kepada bank untuk membuka data nasabah tersebut, namun apabila data dirasa tidak cukup maka Otoritas Jasa Keuangan berhak menolak permintaan tersebut. Dalam pelaksanaan wewenangnya Direktorat Jenderal pajak menemui beberapa hambatan diantaranya prosedur perizinan yang panjang, sering adanya perbedaan pendapat proses permintaan data Wajib Pajak dimana Wajib Pajak tersebut adalah nasabah penyimpan sekaligus nasabah debitur dan tidak adanya standar tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam penggunaan bukti awal sebagai dasar permohonan rahasia bank. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan wewenangnya bisa ditanggulangi dengan pemanfaatan data yang di dikirimkan oleh pihak-pihak yang di wajibkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2012 dan melalui kegiatan intelijen sebagai bukti awal.

Copyrights © 2018






Journal Info

Abbrev

ulr

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Unizar Law Review is a peer-reviewed journal, published by Faculty of Law Islamic University of Al-Azhar Mataram of two times in year. This journal is available in print and online and highly respect the publication ethic and avoids any type of plagiarism. This statement explains the ethical ...