Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Jatiswara Unizar Recht Journal
Ikhsan Kamil, Muhammad
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Muhammad Ikhsan Kamil
Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i3.326

Abstract

Perkawinan merupakan penyatuan yang terjadi antara wanita dan pria. Perkawinan merupakan perjanjian untuk menjalin hubungan rumah tangga atau suami-istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dibimbing oleh wali nikah. Perkawinan tidak saja menyangkut pribadi dari suami isteri , tetapi juga menyangkut segala urusan keluarga dan juga masyarakat. Pengertian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyatakan bahwa”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. WNI yang kemudian menikah dengan seorang WNA, setelah perkawinan. dilarang untuk memiliki.hak atas tanah yang berupa Hak Milik. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 UUP yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama. Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini dikatagorikan jenis pe- nelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang be- rfokus pada peraturan yang tertulis (law in book),4 yang beranjak dari adanya kekaburan norma mengenai pengesahan perkawinan campuran. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum merupakan ulmu yang normatif. Mempelajari Norma-Norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang menyimpang dari asas atau peraturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan suami isteri selama perkawinan, sejauh perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Pasca putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 memutuskan suatu perkara yang mengubah konsep perjanjian perkawinan yang telah dibangun sebelumnya oleh UUP. Pasal 29 UUP perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan. Namun dengan diputuskannya putusan MK ini, perjanjian kawin boleh dilaksanakan selama perkawinan.
Sita Harta Milik Orang Asing Yang Di Atas Namakan Debitor Pailit (Nominee) Oleh Kurator M. Ihsan Kamil
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 1 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.44 KB)

Abstract

Di dalam dunia usaha baik usaha perorangan maupun yang berbadan hukum tidak selalu berjalan dengan mulus, ada saatnya seseorang tersebut merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang “solvable”, artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut “insolvable”, artinya tidak mampu membayar. Sebagaimana diketahui bahwa jika orang asing bermaksud untuk memiliki tanah di Indonesia maka jalan pintas yang ditempuh adalah dengan memakai nama warga negara Indonesia untuk tercatat sebagai pemilik/pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertipikat. Kemudian oleh notaris dibuatkan surat-surat lainnya sebagai pegangan bagi warga negara asing selaku pembeli yang sebenarnya yaitu berupa akta Pengakuan Utang, Surat Kuasa Menjual, akta Pengikatan Jual Beli, Surat Pernyataan dan lain-lain. Perjanjian-perjanjian (Notariil) tersebut di atas secara yuridis formil tidak melanggar aturan namun secara materiil sebenarnya telah terjadi pemindahan hak milik secara terselubung, yang jelas merupakan penyeludupan hukum. Keberadaan nominee di Indonesia sudah bukan merupakan hal yang baru. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa setiap bentuk kepemilikan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh orang asing di Indonesia, seperti halnya kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk hak milik, dikuasai melalui penunjukan nominee oleh orang orang asing tersebut. Nominee yang ditunjuk tersebut adalah warga Negara Indonesia yang dalam pandangan hukum Indonesia adalah orang atau pihak yang diperbolehkan untuk menjadi pemegang hak milik atas tanah. Selanjutnya, untuk melindungi kepentingan dari orang asing tersebut, dibuatkan berbagai macam dokumen pendukung, berupa bidang tanah tersebut hingga pada berbagai macam perjanjian yang eksekusinya seringkali dipertanyakan efektifitasnya. Dapat di simpulkan bahwa kurator dapat menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membereskan harta debitor pailit berupa tanah dengan serta-merta setelah keluarnya putusan pailit oleh pengadilan, sekalipun akan ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor, dan meskipun juga di dalam harta tersebut terdapat kepemilikan orang asing, sebab tanah tersebut menjadi hak debitor pailit sebagaimana yang tercantum dalam bukti kepemilikan yaitu sertifikat.
Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menghimpun Data Dan Informasi Perbankan Yang Berkaitan Dengan Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.346 KB)

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara. Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang yang diberikan secara Atributif. Salah satu wewenangnya ialah menerobos kerahasiaan perbankan demi kepentingan perpajakan, namun terdapat keadaan dimana orang-orang atau badan hukum yang beritikad buruk, menjadikan rahasia bank sebagai tempat berlindung dari penegakan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, terutama kepentingan umum seperti pajak. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskritif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dann wawancara, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian menyimpulkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan wewenangnya terkait permintaan data Wajib Pajak terkait nasabah penyimpan Direktorat Jenderal Pajak harus seizin dari Otoritas Jasa Keuangan apabila data yang di ajukan sebagai alasan untuk membuka data nasabah tersebut cukup Otoritas Jasa Keuangan akan memerintahkan kepada bank untuk membuka data nasabah tersebut, namun apabila data dirasa tidak cukup maka Otoritas Jasa Keuangan berhak menolak permintaan tersebut. Dalam pelaksanaan wewenangnya Direktorat Jenderal pajak menemui beberapa hambatan diantaranya prosedur perizinan yang panjang, sering adanya perbedaan pendapat proses permintaan data Wajib Pajak dimana Wajib Pajak tersebut adalah nasabah penyimpan sekaligus nasabah debitur dan tidak adanya standar tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam penggunaan bukti awal sebagai dasar permohonan rahasia bank. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan wewenangnya bisa ditanggulangi dengan pemanfaatan data yang di dikirimkan oleh pihak-pihak yang di wajibkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2012 dan melalui kegiatan intelijen sebagai bukti awal.
Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dihajatkan untuk menjawab isu hukum utama yaitu: apa status Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris sekaligus. Akan tetapi, penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung, metode pendekatan yang dipergunakan untuk menjawab berbagai isu hukum tersebut antara lain : Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi WNI yang melangsungkan pernikahan campuran dengan WNA di Indonesia sepanjang tidak membuat perjanjian kawin baik pada saat pra nikah maupun di dalam pernikahan maka mempunyai akibat hukum kehilangan hak milik atas tanah yang di perolehnya di dalam pernikahan,hal ini tidak berlaku untuk harta bawaan
Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Menurut Kuhperdata Muhammad Ikhsan Kamil; Jauhari D. Kusuma
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang mencantumkan klausula eksonerasi. Karena praktiknya penggunaan perjanjian baku diikuti dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggungjawab, pembebanan tanggungjawab atau pembebasan tanggungjawab kreditur pada debitur. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normative, yang menggunakan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan kajian, penulis menyimpulkan bahwa adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kesepakatan yang disebabkan karena adanya cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak yang menentukan isi perjanjian.
Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum) Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.525

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai pembentukkan Undang-undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam bab mengenai badan hukum apakah pembentukkannya sudah memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Teori Hukum Pancasila. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada peraturan yang tertulis (law in book). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukkan Undang-Undang Cipta Kerja bab Badan hukum mempunyai tujuan agar memudahkan dan memangkas berbagai birokrasi yang menghambat masyarakat Indonesia dalam memulai usaha. Akan tetapi ada beberapa pasal yang akan menimbulkan ketidak adilan bagi sebagian masyarakat khususnya memberikan batas modal dalam mendirikan UMK yang terlampau besar sehingga akan ada kecerendungan persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga menurut analisa penulis ada satu bagian dalam rangkaian Teori Hukum Pancasila yang tidak terpenuhi yaitu bagian Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Analisis Yuridis Tanggungjawab Kontraktor Dalam Penyelsaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas Pupr Di Tinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Senirah Senirah; Haerani Haerani; Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab kontraktor dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dengan dinas PUPR dalam UUJK, serta untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam UUJK. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kontraktor apabila melakukan tindakan wanprestasi yaitu melakukan ganti rugi. Adapun bentuk ganti rugi yang harus dilakukan kontraktor sesuai kesepakatan yang pada kontrak perjanjian konstruksi sebagaimana yang ada dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi yang telah dibuat bersama Dinas PUPR. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi dibidang konstruksi dapat dilakukan dengan gugatan melalui jalur litigasa dan penyelsaian melalui luar pengadilan yaitu mediasi, negosiasi dan arbitrase
Pelaksanaan Pelayanaan Pemecahan Dan Pemisahan Sertipikat Pada Kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 12 Tahun 2020 (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Mataram) Sekti Andy Prabowo; Muhammad Ikhsan Kamil; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pemecahan sertipikat yang masuk kedalam Kawasan LSD mengacu kepada Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020 dan juga proses pemisahan sertipikat yang masuk kedalam Kawasan LSD di Kantor Pertanahan Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris, dan penelitian ini bersifat Deskriptif, teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik Purposive Sampling, Teknik Purposive Sampling merupakan bagian dari teknik Non Propability Sampling/Non Random Sampling, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis kualitatif serta pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelayanaan pemecahan dan pemisahan sertipikat pada kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” berdasarkan Permen ATR/BPN nomor 12 tahun 2020 didapati bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram membuat kebijakan untuk pemecahan di Kawasan LSD melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan, dari pertimbangan teknis tersebut dapat diketahui bahwa proses pemecahan yang dimohonkan oleh pemohon perseorangan maksimal 5 bidang pecahan, sedangkan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum bisa lebih dari 5 pecahan bidang. Proses pemisahan dikawasan Lahan Sawah Dilindungi karena adanya pembebasan lahan untuk jalan, dalam mekanisme pelaksanaanya proses pengadaan tanah seharusnya memperhatikan RT RW dan Peta LSD namun apabila urgensinya sangat penting seperti pembangunan fasilitas jalan umum maka dapat diabaikan, permohonan pemisahan baru dilakukan setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan.
Tanggung Jawab PT. Giant Terhadap Tenaga Kerja Yang Di Phk Karena Pailitnya Perusahaan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lalu Yuda Bakti Ligawan; Muhammad Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Atas Hak-hak Tenaga Kerja Yang Di PHK Karena Perusahaan Mengalami Pailit dan bagaimana upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Ditempuh Tenaga Kerja Terhadap Tidak Terpenuhinya Hak-hak Tenaga Kerj Karena. Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah Normatif Emperis yang merupakan gabungan dari kajian-kajian Pustaka seperti undang-undang dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yakni di PT Giant. Hasil Penelitian yaitu (1) bagaimana bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Atas Hak-hak Tenaga Kerja Yang Di PHK Karena Perusahaan Mengalami Pailit. (2) mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak dipenuhi hak-hak dan tanggung jawabnya oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang disebabkan pailitnya perusahaan.
Analisis Yuridis Pembentukan UMK Menjadi Badan Hukum Perseroan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja R. Rahadian Sujono; Muhammad Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan Undang- Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk reformulasi kebijakan secara cepat dan tepat dalam rangka menopang laju pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru serta peningkatan investasi. Dalam Undang-undang tersebut termuat perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang pada awalnya didirikan dengan persektuan modal tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam pendirian perseroan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan Perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang diguankan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku hukum dan literatur lain sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif serta penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil pengumpulan bahan hukum dan analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja memberikan pembaharuan konsep dan prinsip PT menjadi 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria sebagai UMKM. Kemudian, pemerintah menetapkan PP No 8 Tahun 2021 guna mempertegas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang mengatur mekanisme pendirian UMKM sebagai badan hukum Perseroan Perorangan diantaranya adalah didirikan oleh 1 orang, memiliki kegiatan UMKM, pembuatan surat pernyataan pendirian, mendaftarkan secara elektronik melaui MENKUMHAM, mengurus NPWP Perseroan Perseorangan serta mengurus NIB dan izin usaha Perseroan Perorangan. Sementara itu, akibat hukum dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini adalah bahwa pribadi dalam hal ini pendiri, pemegang saham, sekaligus direksi Perseroan memiliki tanggung jawab penuh atas kerugian yang didapatkan oleh Perseroan Perseorangan karena ketiadaan sistem check and balance dari pihak lain.
Co-Authors Ahlul Nazar Haerani Haerani Irma Istihara Zain Khairul Aswadi Kusuma, Jauhari Dewi Lalu Yuda Bakti Ligawan Novie Afif Mauludin R. Rahadian Sujono Rauzi, Fathur Sekti Andy Prabowo Senirah Senirah sri karyati Sukarno