<![CDATA[Aktivitas etnis Tionghoa dalam menjalankan ritual agama dan adat istiadat leluhur di Indonesia bergantung pada aturan pemerintah yang mengaturnya secara holistik. Baik itu dalam menjalankan kegiatan keagamaan, adat istiadat leluhur dan hak-hak sebagai warga negara yang sejajar dengan etnis lain di Indonesia.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan budaya Etnis Tionghoa di Indonesia tahun 1998-2008. Pemilihan kurun waktu tersebut berdasarkan pada perubahan peraturan pemerintah yang menjadi awal bagiterbukanya pintu kebebasan Etnis Tionghoa sebagai WNI dengan penghapusan istilah pri dan non pri dan kebebasan dalam pengekspresian budaya Tionghoa. Pengakuan identitas bagi Etnis Tionghoa sangatlah penting untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu historis factual dengan tahapan: heuristic, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan politik dengan model penulisan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa setelah dikeluarkannya aturan pemerintah mengenai penyelesaian masalah etnis Tionghoa yang dimulai dari Presiden Habibie mengeluarkan Inpres No. 26/ 1998 sampai dengan tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono â¦..etnis Tionghoa memiliki kedudukan yang sejajar dengan etnis lain sebagai masyarakat Indonesia. Menghapus istilah âpriâ dan ânon-priâ, agar tidak mempertajam perbedaan antara kedua golongan tersebut.Kemudian, Presiden Abdurachman Wahid menerbitkan Keppres No. 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Dengan terbitnya Keppres ini, perayaan Konghuchu ataupun aktivitas kebudayaan warga Cina lainnya tidak perlu lagi ijin khusus. Ditambah lagi dengan dijadikannya Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional pada era pemerintahan Presiden Megawati sejak 2002.]]>
Copyrights © 2016
