FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI APLIKASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Dini Arwati (Universitas Widyatama, Bandung)
Dini Verdania Latif (Universitas Widyatama, Bandung)

UNEJ e-Proceeding
2018: Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis III (SNMB3)

AbstrakArtikel ini merupakan kajian berbagai literature dari berbagai negara tentang factorpenghambat partisipasi public dalam pencegahan korupsi melalui aplikasi E- government diIndonesia. Kemajuan teknologi secara langsung berdampak pada setiap aktivitas yangdigunakan baik kegiatan pemerintahan maupun perusahaan. Upaya lain yang dilakukan untukmencegah korupsi di pemerintahan adalah dengan penerapan e-government. E-governmentdapat mempercepat pekerjaan dan mampu menyediakan informasi yang transparan danakuntabel. Penerapan e-government tidak akan efektif untuk mencegah terjadinya korupsitanpa adanya partisipasi public dalam bentuk pengawasan aktivitas pemerintahan. Beberapafasilitas telah disediakan untuk memungkinkan interaksi antara pemerintah denganmasyarakat, seperti, Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat ( LAPOR), yang diinisiasiKantor Staf Presiden (KSP), aplikasi Clue yang terdapat di Jakarta Smart City, Command Centermilik Pemerintah Kota Surabaya, aplikasi ini telah memberikan kesempatan kepadamasyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan peningkatan kualitas layananpublik. Masyarakat diharapkan berperan aktif melaporkan tindakan pelanggaran ataupunpenyelewengan.Kata Kunci: Partisipasi Publik, Pencegahan korupsi, e-government di Indonesia