Implementasi Kebijakan Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia (Studi Implementasi SKB 3 Menteri Nomor. KM. 41 Tahun 2003 - Nomor. 5/U/KB/2003 - Nomor. KEP.208A/MEN/2003 di Prodi Nautika Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah)

Hidayat, Sapit

Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan
Vol 8, No 1 (2017): September

Dalam rangka meningkatkan mutu tenaga pelaut Indonesia, maka diupayakan adanya peningkatan mutu lembaga pendidikan dan pelatihan maritim. Penetapan standar minimum lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan pelaut, penilaian dilakukan terhadap 4 komponen yang meliputi Organizational and Staff Recources (OS), Infra-provision Teaching Fasilities (ITF), CompetenceEducation and Training (Ed), dan Equipment and Teaching Materials (Eq). Empat komponen tersebut merupakan bagian dari Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM. 41 Tahun 2003 - 5/U/KB/2003 - Kep.208A/ MEN/2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tersebut pada Program Studi Nautika PDP UHT dengan mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan maupun kegagalan. Penelitian ini menggunakan model analisis implementasi kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), yang mengemukakan permasalahan yang mungkin timbul dalam implementasi sistem standar mutu kepelautan Indonesia, struktur undang-undang maupun non undang-undang, serta tahap-tahap dalam proses implementasi itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SKB 3 Menteri belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan teknis yang meliputi perbedaan standar waktu perkuliahan, serta ketidaksesuaian kualifikasi dosen dan tenaga laboran yang ada dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dan minimnya fasilitas pendukung berupa peralatan serta perlengkapan laboratorium. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterbatasan alokasi sumber daya keuangan merupakan faktor utama pemicu timbulnya permasalahan di atas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengelolaan sumber daya terutama sumber daya keuangan untuk lebih difokuskan kepada pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan serta peningkatan dan penyesuaian kualifikasi akademik staf pengajar.