Penerapan Perampasan Aset Di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara

Sukarno . (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik
Vol 3 No 4 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat dikatakan tidak lagi merupakan kejahatan biasa, akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, mengingat kompleksitas serta efek negatifnya. Untuk itu dalam pemberantasannya diperlukan upaya dengan cara-cara yang luar biasa juga. Permasalahan dalam pemberantasan korupsi adalah banyaknya prosedur yang harus dilalui dan lamanya waktu yang diperlukan dalam membuktikan tindak pidana korupsi sehingga terkadang menyulitkan pengembalian aset negara yang telah dicuri. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan perampasan aset berdasarkan ketentuan United Nations Convenant Againts Corruption (UNCAC) tahun 2003 sebagai alternatif selain penerapan hukum pidana untuk melawan korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerugian negara, perbedaan penerapan perampasan aset dan hukum pidana, dan bagaimana perampasan aset diterapkan di Indonesia dalam proses pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perampasan aset merupakan salah satu instrumen yang dapat diterapkan di Indonesia dalam rangka mengembalikan uang negara yang telah dicuri, sebagaimana konsep keuangan negara dalam pemulihan kerugian negara selain adanya sanksi administratif, perdata, ataupun pidana. Rekomendasi atas hasil penelitian ini bahwa perampasan aset ini dapat dikenakan kepada seorang pelaku kejahatan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan jalur pidana.