Kepemimpinan untuk Mendukung Keberhasilan Implementasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam

Tjahjo Tri Hartono (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)

Buletin Ilmiah Marina : Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Vol. 6, No. 1, Tahun 2011

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mentargetkan 20 juta hektar perairan (laut dan umum daratan) dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan dan dikelola secara efektif. Pencapaian salah satu target pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan dan perikanan ini perlu diperhatikan mengingat panjangnya sejarah konflik pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di dalam kawasan konservasi. Untuk itu, dialog antar aktor, pihak-pihak yang berpotensi untuk berkonflik, perlu dibangun bersama sejak sebuah wilayah dicadangkan dan selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Efektivitas dialog, yang diindikasikan oleh berbagai hal spesifik di lapangan, membutuhkan sosok-sosok aktor yang memiliki jiwa kepemimpinan. Melalui pemenuhan 5 (lima) faktor kepemimpinan, individu tersebut akan mengupayakan kelompoknya untuk menjadi organisasi pembelajar, yaitu organisasi yang senantiasa mampu melakukan perbaikan (continuous improvement) dalam rangka mereduksi dan mengelola konflik yang mungkin timbul karena diberlakukannya pengaturan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis pada prinsip-prinsip konservasi di suatu wilayah.