Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengembangan metode Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) yang mulai diperkenalkan oleh Fisheries Center, University of Columbia di tahun 1999 sa at ini telah banyak dilakukan di berbagai negara. Namun demikian, RAPFISH sebagai suatu metode untuk mengukur dan menggambarkan kondisi lestari sumberdaya kelautan dan perikanan di suatu tempat atau wilayah masih tetap aktual untuk dilakukan di Indonesia. Masih relevannya penggunaan analisis RAPFISH di Indonesia dikarenakan data-clata aktual yang men Tjahjo Tri Hartono; Taryono Kodiran; M Ali Iqbal; Sonny Koeshendrajana
Buletin Ekonomi Perikanan Vol. 6 No. 1 (2005): Buletin Ekonomi Perikanan
Publisher : Buletin Ekonomi Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengembangan metode Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) yang mulai diperkenalkan oleh Fisheries Center, University of Columbia di tahun 1999 sa at ini telah banyak dilakukan di berbagai negara. Namun demikian, RAPFISH sebagai suatu metode untuk mengukur dan menggambarkan kondisi lestari sumberdaya kelautan dan perikanan di suatu tempat atau wilayah masih tetap aktual untuk dilakukan di Indonesia. Masih relevannya penggunaan analisis RAPFISH di Indonesia dikarenakan data-clata aktual yang menggambarkan kondisi wilayah pengelolaan perairan di Indonesia masih sangat minim. Oi sisi lain kebutuhan akan pengelolaan yang berkelanjutan atas wilayah tersebut semakin mendesak. Makalah ini memaparkan upaya pengembangan metode RAPFISH yang sesuai dengan kondisi perikanan tangkap di Indonesia. Kesesuaian metode RAPFISH ini diharapkan dapat menggambarkan dengan cepat dan akurat suatu kondisi pemanfaatan dan pengelolaan perikanan tangkap di suatu wilayah, sehingga dapat digunakan sebagai indicator kinerja pembangunan berkelanjutan perikanan tangkap di Indonesia.

Produksi perikanan di dunia sebesar 50% berasal dari perikanan budidaya dan kira-kira 98% diantaranya dihasilkan di Asia termasuk Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk rnelihat gambaran umum dari budidaya ikan mas dan pennasalahannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dan menggunakan data statistik tahunan dan data primer. Budidaya ikan mas di Indonesia biasanya dilakukan di kolam, keramba dan sawah. Jenis ikan mas lokal di Indonesia adalah Sinyonya, Cumpai, Ksn Tjahjo Tri Hartono; Zahri Nasution
Buletin Ekonomi Perikanan Vol. 6 No. 2 (2006): Buletin Ekonomi Perikanan
Publisher : Buletin Ekonomi Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Produksi perikanan di dunia sebesar 50% berasal dari perikanan budidaya dan kira-kira 98% diantaranya dihasilkan di Asia termasuk Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk rnelihat gambaran umum dari budidaya ikan mas dan pennasalahannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dan menggunakan data statistik tahunan dan data primer. Budidaya ikan mas di Indonesia biasanya dilakukan di kolam, keramba dan sawah. Jenis ikan mas lokal di Indonesia adalah Sinyonya, Cumpai, Ksnaadomss, Punten, dan MSjslsya, sedangkan ikan mas yang berasal dari hasil silangan yaitu Kuningan, Sutisna,Rsjsdanu. Kedua jenis hasil silangan ini diintroduksi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.Masalah utama yang dialami dalam budidaya ikan mas di Indonesia adalah tingkat produksi yang masih rendah. yang disebabkan oleh input teknologi pakan. dan kualitas yang rendah sebagai akibat penurunan kualitas lingkungan. Masalah yang lain adalsh halga berfluktuasi harga yang diterima oleh pembudidaya yang rendah. keterbatasa infrastruktur pasar dan kurangnya dukungan dari lembaga keuangan.

PENGGABUNGAN BUMN SEKTOR PERIKANAN : STRATEGI MEWUJUDKAN KINERJA BUMN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF Tenny Apriliani; Mira Mira; Agus Heri Purnomo; Tjahjo Tri Hartono
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2007): JUNI (2007)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Kajian mengenai penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perikanan bertujuan untuk mengkaji kinerja BUMN perikanan sebelum dan setelah dilakukannya kebijakan penggabungan terhadap 4 BUMN Perikanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari hingga Desember tahun 2006. Tahapan penelitian meliputi pendeskripsian masalah dan perumusan pilihan kebijakankebijakan yang dilakukan secara deskriptif dan penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian ini diperoleh informasi mengenai kinerja BUMN perikanan sebelum penggabungan dan prediksi kinerja setelah adanya penggabungan. Secara umum, hasil analisis kinerja keuangan keempat BUMN sektor perikanan sebelum penggabungan menunjukkan kinerja buruk. Artinya, perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban/utang-utang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kinerja PT Perikanan Nusantara (hasil penggabungan empat BUMN perikanan) pada prinsipnya sangat bertumpu pada unit usaha yang sebelumnya diusahakan oleh PT PSB. Unit usaha ini memiliki bisnis utama (core bussiness) pada kegiatan penangkapan tuna. Disisi lain perkembangan hasil tangkapan ikan tuna yang dilakukan oleh PT. PSB sebagai salah satu satuan unit bisnis PT.Perikanan Nusantara justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dua opsi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah Kebijakan Penguatan Status Hukum dan Kebijakan Pre-Restrukturisasi. Kebijakan yang diusulkan ini selanjutnya diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan langkah-langkah strategis yaitu: (i) Strategi Penajaman Fokus Bisnis; (ii) Strategi Perbaikan Skala Usaha; dan (iii) Strategi Penciptaan Core Competencies. Tittle: The National State Enterprises of Fisheries Sector Merger : Strategy To Realizing Efficient And Effective Government Corporate PerformanceResearch on merging of The National State Enterprises of Fisheries Sector aims to analyze the performance of government corporate on fisheries before and after the merging policy on four governments corporate in Indonesia. This research was conducted from January to December 2006. Methodology used was the problem description and formulation of policy options and followed by assessment of financial performance by financial ratio analysis. The result of the research was information on the performance of government corporate before and after the merger. In general, the financial performance of four governments corporate of fisheries working before merger was poor. The corporations have difficulties to pay short and long term debts. The performance of PT.Perikanan Nusantara (merged corporate of four BUMN), basically it was highly converged on business unit of PT.PSB. This unit has core business on tuna's capture, which experiencing a constant decreasing on its yield. Two policy options should be considered to improve the situation, they are: the law status improvement and pre-restructurization policy. These policies were expected to realize the strategic steps; (i) Sharpening the business focus, (ii) Fixing the business scale and (iii) Core competencies creation.

REZIM HAK KEPEMILIKAN DAN AKSES TERHADAP SUMBERDAYA LAHAN BAGI EFEKTIVITAS INSTITUSI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PENYU Tjahjo Tri Hartono; Hariadi Kartodihardjo; Ari Purbayanto; Arif Satria
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2012): DESEMBER (2012)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah rezim hak kepemilikan tanah dan hak terhadap akses pengelolaan yang mendukung lembaga konservasi penyu yang efektif. Penelitian ini dilakukan di Ujung Genteng - Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pesisir yang terkait dengan upaya konservasi penyu mulai dari bulan Desember 2009 sampai Maret 2012. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis spasial dan analisis deskriptif. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis spasial pada wilayah seluas 1.334,70 hektar menunjukkan bahwa antara tahun 2001 - 2010, luas lahan pertanian meningkat sebesar 31% dan daerah pengembangannya (28,78%) memanjang ke arah pantai. Pola perubahan penggunaan lahan dipicu oleh transisi dari tanah terlantar menjadi pemukiman dan pembangunan fasilitas wisata bahari. Berdasarkan dinamika perubahan penggunaan sumber daya lahan sangat diperlukan perubahan kelembagaan untuk menjamin kepastian pemanfaatan sumberdaya lahan di wilayah pesisir sejalan dengan tujuan konservasi penyu. Pemerintah pusat mendelegasikan otoritas kewenangannya ke tingkat desa dan pemerintah desa menjadi pemilik dan pengelola di instansi yang bersangkutan Title: Property Rights And Access Rights of Land For Turtle Conservation Institutions EffectivenessThis research aims to design a regime of rights ownership of land and management access rights that supports the institution of effective sea turtle conservation. This study was conducted at the Ujung Genteng - Pangumbahan, Sukabumi district as coastal areas associated with the sea turtle conservationefforts, startied from the month of December 2009 to March 2012. Data were analyzed using methods of spatial analysis and descriptive analysis. Results of the spatial analysis research area covering of 1,334.70 hectares showed that between the years 2001 to 2010 the agricultural land area increased by 31% bywhich it’s area development has been (28.78%) extended towards the coast. Patterns of land use changes were triggered by the transition from land abandoned to seitlement and development of marine tourism facilities. Due to the dynamic change of land utilization, is necessary to change institutional setting in order to ensure the certainty of land resources utilization in the coastal region in line with the ultimate goal of turtle conservation. Central government should delegate his authority to the village level and the villagers are pleased to become the owner and manager in the institution autority.

Kepemimpinan untuk Mendukung Keberhasilan Implementasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Tjahjo Tri Hartono
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6, No. 1, Tahun 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mentargetkan 20 juta hektar perairan (laut dan umum daratan) dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan dan dikelola secara efektif. Pencapaian salah satu target pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan dan perikanan ini perlu diperhatikan mengingat panjangnya sejarah konflik pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di dalam kawasan konservasi. Untuk itu, dialog antar aktor, pihak-pihak yang berpotensi untuk berkonflik, perlu dibangun bersama sejak sebuah wilayah dicadangkan dan selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Efektivitas dialog, yang diindikasikan oleh berbagai hal spesifik di lapangan, membutuhkan sosok-sosok aktor yang memiliki jiwa kepemimpinan. Melalui pemenuhan 5 (lima) faktor kepemimpinan, individu tersebut akan mengupayakan kelompoknya untuk menjadi organisasi pembelajar, yaitu organisasi yang senantiasa mampu melakukan perbaikan (continuous improvement) dalam rangka mereduksi dan mengelola konflik yang mungkin timbul karena diberlakukannya pengaturan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis pada prinsip-prinsip konservasi di suatu wilayah.

ANALISIS STATUS DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PERIKANAN MINI PURSE SEINE DI PANTAI UTARA JAWA Tjahjo Tri Hartono; M. Ali lqbal; Sonny Koeshendrajana; A. Azizi; Taryono Taryono
Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol 10, No 7 (2004): (Vol. 10 No. 7 2004)
Publisher : Pusat Riset Perikanan, BRSDM KP.

Hingga saat ini informasi dasar bagi formulasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di subsektor perikanan tangkap di Indonesia masih banyak didasarkan pada hasil pengkajian stoksumberdaya (sfock assessment) species target. Pendekatan stock assessment ini sangat membutuhkan informasi yang substansial, survei independen dan model yang rumit serta banyak dinilai tidak cukup memadai untuk menilai kelestarian sumberdaya perikanan yang sangat bersifat multi-dimensi.

PROFIL SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT NELAYAN PERAIRAN LAUT DI INDONESIA Zahri Nasution; Tjahjo Tri Hartono
Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol 10, No 7 (2004): (Vol. 10 No. 7 2004)
Publisher : Pusat Riset Perikanan, BRSDM KP.

Penelitian dengan tujuan mendapatkan profil sosial budaya masyarakat nelayan perairan laut di Indonesia telahdilakukan pada tahun 2003

ANALISIS HAMBATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL EKSPOR UDANG INDONESIA Lia Kamelia Aisya; Sonny Koeshendrajana; Tjahjo Tri Hartono
Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol 11, No 9 (2005): (Vol. 11 No. 9 2005)
Publisher : Pusat Riset Perikanan, BRSDM KP.

Kajian analisis hambatan perdagangan internasional ekspor udang lndonesia dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2004. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor yang menghambat dalam peningkatan kinerja ekspor Indonesia dengan menggunakan metode analisis deskriptif-tabulatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa selain hambatan tarif yang tinggi, ekspor udang Indonesia juga menghadapi berbagai hambatan non tarif yang berhubungan dengan standar konservasi internasional yang menambah biaya sehingga menurunkan keunggulan kompetitif Indonesia.

ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM KERANGKA UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI INDONESIA Tjahjo Tri Hartono; Zahri Nasution
Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol 11, No 3 (2005): (Vol. 11 No. 3 2005)
Publisher : Pusat Riset Perikanan, BRSDM KP.

Penelitian dengan tujuan menganalisis peran dan pengaruh aspek-aspek sosial budaya masyarakat nelayan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat nelayan telah dilakukan pada tahun 2003. Lima dimensi kehidupan, yaitu kesehatan masyarakat, ekonomi, hukum adat, politik, dan tingkah laku beserta faktor-faktor penyusunnya digunakan sebagai indikator kondisi aspek aspek sosial budaya masyarakat nelayan yang diteliti.

KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA MATTIRO SOMPE KABUPATEN BONE, SULAWESI SELATAN Mursidin Mursidin; Zahri Nasution; Tjahjo Tri Hartono
Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol 10, No 7 (2004): (Vol. 10 No. 7 2004)
Publisher : Pusat Riset Perikanan, BRSDM KP.

penelitian yang bertujuan mempelajari dan menganalisis karakteristik sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat nelayan di Desa Mattiro Sompe.

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search