<![CDATA[Pelaksanaan pekerjaan dalam sistem Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) yang tumpang tindih muncul karena adanya beberapa dinas dalam Pemerintahan yang menangani DBHCHT dan adanya banyak isu penyalahgunaan DBHCHT. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan program DBHCHT agar masalah-masalah yang timbul dapat diketahui sebelumnya dan dapat memberikan solusi untuk mencapai tujuan program. Salah satu metode monitoring dan evaluasi adalah untuk mengukur efektivitas penggunaan dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian ketentuan dalam DBHCHT yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 dan efektifitas penggunaannya. Lokasi penelitian ditentukan secara stratified random sampling yang didasarkan pada klasifikasi besarnya DBHCHT yang diterima oleh penerima. Respondennya adalah departemen yang menerima DBHCHT. Alat analisis yang digunakan adalah indeks kesesuaian dan efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) tidak ada kota / kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2010 yang melaksanakan program DBHCHT sesuai dengan ketentuan Permenkeu No: 84/PMK.07/2008. Tingkat penyerapan dana juga tidak 100%, yang berarti bahwa penyerapan DBHCHT tidak baik (2) Pelaksanaan program DBHCHT di Jawa Timur tahun 2010 tidak efektif. Dengan demikian, rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan DBHCHT di Jawa Timur adalah kantor yang menerima tugas melaksanakan DBHCHT harus menyediakan dana pendamping untuk kegiatan program DBHCHT dan perencanaan kegiatan program disesuaikan dengan kemampuan dari kantor tersebut. Pendampingan dibutuhkan selama dan setelah program dilaksanakan untuk kepentingan keberlanjutannya.]]>
Copyrights © 2012
