REFORMASI HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA STUDI KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL 2000-2017

Mohamad Nur Yasin

Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Vol. 16 No. 1 (2017): Juni

Abstract: Islamic law contains a dynamic-adaptable aspect and should be reformed. Law reform agencies have always faced a serious challenge. In Indonesia, agent of law who consistence in the reforming islamic economic law is Sharia National Board of Indonesian Ulama Council (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI). During 2000-2017,DSN-MUI have published 109 fatwa of sharia economic. The clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI undergoing four time change. This paper focus on two problems. first, what factors do influencing change of clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI. Second, how is law reform model behind the change of clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI. By using method of normative legal research, obtained two findings. first, the change of clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI caused by economic factors and law factors. Second, there are two models of lawreform that exist behind the formulation of clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI, namely law eclecticism and remodeling law. Abstrak: Hukum Islam mengandung aspek dinamis-adaptable dan harus dilakukan reformasi. Agen reformasi hukum selalu menghadapi tantangan serius. Di Indonesia, agen hukum yang aktif melakukan reformasi hukum ekonomi Islam adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).Selama2000-2017,DSN-MUImenerbitkan109fatwaekonomi syariah. Rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam FatwaDSN-MUIdariaspeklembagapenyelesaisengketamengalamiempat kaliperubahan.Tulisaninifokuspadaduapermasalahan.Pertama,apafaktor yang melatarbelakangi perubahan rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomisyariahdalamFatwaDSN-MUI.Kedua,bagaimanamodelreformasi hukumdibalikperubahanrumusanklausulapenyelesaiansengketaekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh dua temuan. Pertama, perubahan rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor hukum. Kedua, ada dua model reformasihukumyangadadibalikperubahanrumusanklausulapenyelesaian sengketaekonomisyariahdalamFatwaDSN-MUI,yaitueklektisismehukum dan pembuatan ulanghukum.