<![CDATA[AbstrakPengembangan kawasan perbatasan negara telah lama menjadi prioritas program pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN sejak tahun 2005, dan menjadi bahan diskusi dan riset yang aktual bagi para ilmuwan dan peneliti. Namun kenyataannya pada kontek pengembangan kawasan terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; rentang kendali dan akuntabilitas publik masih menyisakan persolan yang belum tersolusikan secara kongkret, Tulisan ini mencoba memfokuskan masalah kepada berbagai persoalan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan; rentangkendali dan akuntabilitas publik serta mencoba menawarkan solusi kebijakan melalui penerapan model asimetrik dirasakan menjadi peluang dalam pengembangan kepemerintahan di kawasan perbatasan negara dan menjadi pola pikir pengambilan kebijakan terkait hubungan pusat daerah yang bukan bersifat reaktif karena tuntutan daerah untuk pembentukan daerah otonomi baru atau sejenis otoritaKata Kunci: Desentralisasi Asimetrik; Pengembangan Kawasan Perbatasan; Penyelenggaraan Pemerintahan.]]>
Copyrights © 2016
