ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DARI PEMERINTAH KOTA KEPADA SISWA PENDIDIKAN MENENGAH (Studi di Kota Blitar)

Admin Student Journal

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, April 2019

Rias Risalla Ayuning Tias, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., dan Herlin Wijayati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: [e-mail]  ABSTRAK Lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan sebagai jalan untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang 32 Tahun 2004. Salah satunya mengenai kewenangan pendidikan. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Blitar memberikan bantuan dana SPP kepada siswa pendidikan menengah (SMA/SMK). Namun hal tersebut apabila dilihat dari perspektif yuridis mengenai urusan pemerintahan, tanggungjawab dari pengelolaan pendidikan menengah bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota melainkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari Pemerintah Kota Kepada Siswa Pendidikan Menengah di Kota Blitar serta solusi dan hambatan dari Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari Pemerintah Kota Kepada Siswa Pendidikan Menengah. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah, Siswa Pendidikan Menengah (SMA/SMK).   ABSTRACT The issuance of Act Number 23 of 2014 concerning Local Government is aimed to fill the gap in Act 32 of 2004 concerning authority in education. In 2018, local government of Blitar contributed financial aid for tuition fees addressed to high school students including those from vocational schools. However, from juridical perspective concerning government responsibilities, the running of high school education should no longer be under the authority of the local government but under provincial government authority. This research seeks into the implementation of financial aid contributed for tuition fees from the local government to high school students in Blitar and the solution and impeding factors in the financial aid implementation provided by the local government. Keywords: local government, local government authority, high school students.