Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Admin Student Journal
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK KEPADA PESERTA TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA UNTUK MENCAIRKAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA Admin Student Journal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dyah Alif Suryaningsih, Dr. Budi Santoso SH, LLM., Ratih Dheviana, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Dyahalif55@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait pemberian hak atas manfaat Jaminan Hari Tua kepada peserta terkena PHK yang disebutkan pada pasal 3 Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa peserta yang berhenti bekerja juga termasuk peserta yang terkena PHK, kemudian peserta tersebut dapat mencairkan manfaat JHT sekaligus dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal di PHK. Pada peraturan sebelumnya yakni PP No 46 Tahun 2015 menyatakan bahwa pembayaran manfaat JHT hanya dapat diberikan apabila peserta mencapai usia pensiun 56, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 yang merupakan payung hukum jaminan sosial. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas manfaat yang mengamanatkan bahwa JHT harus memberikan kedayagunaan dan keberhasilan tujuan sesuai filosofi JHT. Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemberian hak kepada peserta yang terkena PHK untuk mencairkan manfaat JHT nya sesuai atau tidak dengan asas manfaat dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum memakai interpretasi sistematis dan interpretasi historis. bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait JHT. Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Jaminan Hari Tua (JHT), Asas Manfaat ABSTRACT This study discussed the issue on pension given to workers who were being fired as stated in article 3 of the Regulation of the Ministry of Employment number 19 year 2015. That particular regulation states that workers whose contract of work is terminated can get pension a month after the termination date. The previous regulation which was Government Regulation number 46 year 2016 stated that pension could be given when the workers reach 56 years of age, pass away, or suffer from permanent disability. This regulateion was the realization of Law number 40 year 2004 which served as the legal protection for social security. It contradicted the principle of benefit which stated that pension should provide benefit as contained in the philosophy of pension. Thus, this study was aimed at analyzing whether the granting of pension to the workers being fired was in accordance with the principle of benefit or not in the national security system. This study was a legal research using statute and conceptual approaches. The anlysis techniques involved were systematic interpretation and historical interpretation. The legal materials involved were primary legal materials in the form of legislation, and secondary legal material in the form of literature  related to pension. Keywords: work termination, pension, principle of benefit
TESTAMENT ERFSTELLING PADA ANAK ANGKAT YANG DITUNJUK SEBAGAI AHLI WARIS SATU SATUNYA (Studi Kasus Surat Wasiat No 4 Tanggal 13 Juli 1996 di Tebing Tinggi, Deli ) Admin Student Journal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Unggar Pramita Sari, Prof. Suhariningsih, SH., MS, Diah Pawestri Maharani, SH.,MH Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: Ung.pramita@gmail.com   ABSTRAK   Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya testament erfstelling pada anak angkat yang ditunjuk sebagai ahli waris satu satunya sebagaimana kedudukan hukum atas anak angkat tersebut terdapat dalam Staatblad No. 129 Tahun 1917. Tidak dapat dilaksankannya testament erfstelling tersebut berangkat dari testament No 4 Tanggal 13 Juli 1996 , yang dibuat di hadapan Notaris di Tebing Tinggi, Deli, tidak dapat dijadikan surat tanda bukti ahli waris dalam melakukan perbuatan hukum balik nama aset tanah sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 42 ayat (3) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (satute approach) yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa testament erfstelling No. 4 Tanggal 13 Juli 1996 tidak dapat dilaksanakan karena ahli waris yang ditunjuk dalam testament tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris yang sah dan terdapat kecacatan hukum secara prosedural dalam testament erfstelling tersebut. Sehingga dengan adanya penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa testament erfstelling pada anak angkat yang ditunjuk sebagai ahli waris satu satunya dapat dilaksanakan apabila tidak ada kecacatan hukum dalam testament dan ahli waris yang ditunjuk tersebut dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai anak angkat. Kata Kunci : Testament erfstelling , anak angkat , ahli waris  ABSTRACT This research is aimed to analyse the impeding factor hindering testament erfstelling regarding an adopted child appointed as the only heir in which the legal standing of the child is stated in Staatblad Number 129 of 1917. The hindrance to the testament erfstelling started from testament Number 4 on July 13th 1996, made in the presence of a notary in Tebing Tinggi, Deli. The testament could not be provided as evidence for an heir in terms of conducting legal act of title transfer of an asset of land as stated in the provision of Article 42 Paragraph (3) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This research employed normative method with statute, conceptual, and case approaches. The research result revealed that testament erfstelling Number 4 on July 13th, 1996 could not be executed since the appointed heir in the testament failed to prove his/her legal standing as a valid heir and the testament erfstelling was found to be legally insufficient. Keywords : Testament erfstelling , adopted children, inheritor
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DARI PEMERINTAH KOTA KEPADA SISWA PENDIDIKAN MENENGAH (Studi di Kota Blitar) Admin Student Journal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rias Risalla Ayuning Tias, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., dan Herlin Wijayati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: riasayuningtias12@gmail.com  ABSTRAK Lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan sebagai jalan untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang 32 Tahun 2004. Salah satunya mengenai kewenangan pendidikan. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Blitar memberikan bantuan dana SPP kepada siswa pendidikan menengah (SMA/SMK). Namun hal tersebut apabila dilihat dari perspektif yuridis mengenai urusan pemerintahan, tanggungjawab dari pengelolaan pendidikan menengah bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota melainkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari Pemerintah Kota Kepada Siswa Pendidikan Menengah di Kota Blitar serta solusi dan hambatan dari Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari Pemerintah Kota Kepada Siswa Pendidikan Menengah. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah, Siswa Pendidikan Menengah (SMA/SMK).   ABSTRACT The issuance of Act Number 23 of 2014 concerning Local Government is aimed to fill the gap in Act 32 of 2004 concerning authority in education. In 2018, local government of Blitar contributed financial aid for tuition fees addressed to high school students including those from vocational schools. However, from juridical perspective concerning government responsibilities, the running of high school education should no longer be under the authority of the local government but under provincial government authority. This research seeks into the implementation of financial aid contributed for tuition fees from the local government to high school students in Blitar and the solution and impeding factors in the financial aid implementation provided by the local government. Keywords: local government, local government authority, high school students.
PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARAT TENAGA PENDUKUNG OPERASIONAL KEGIATAN (TPOK) YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG (Studi Kasus Kontrak Kerja diSatuan Polisi Pamong Praja Kota Malang) Admin Student Journal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zenia Dwitya Pratidina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Emai: zenia.dwitya@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Aparat Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) Yang Melakukan Perjanjian Kerja Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang (studi kasus kontrak kerja disatuan polisi pamong praja kota malang). Berdasarkan fakta, Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan merupakah tenaga kerja yang melakukan kontrak kerja pada suatu instansi guna untuk membantu tugas dari intansi tersbut, mengenai pengadaan pegawai aparat TPOK di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, dalam pelaksanaan hukuman disiplin pegawai aparat TPOK terdapat sikap ketidak adilan dan ketidak jelasan dalam pemberian hukuman disiplin yang dilakukan oleh bidang sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja kota malang kepada pegawai aparat TPOK satuan polisi pamong praja kota malang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan hukuman disiplin bagi apratur Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) yang melakukan perjanjian kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang? (2) Apa hambatan dan solusi  yang tepat dalam pelaksanaan hukuman disiplin bagi apratur Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) yang melakukan perjanjian kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Data Sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat para ahli hukum dan studi internet. Teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini, bahwa dalam pelaksanaan hukuman disiplin terhadap pegawai aparat TPOK yang dilakukan satuan polisi pamong praja kota malang disamakan dengan pelaksanaan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kata kunci : Pelaksanaan Hukuman Disiplin, Pegawai aparat TPOK, Kontrak Kerja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.  ABSTRACT This research discusses the sanction imposed to enforce discipline among support apparatuses involved in employment agreement made in Civil Service Police Unit in Malang. In reality, support staff involved in operational activities is delivered to only support the main work of a particular organisation under employment agreement, and the procurement of the support staff in civil Service Police Unit is based on Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement. However, unfairness in delivering the sanction imposed to enforce discipline is found between Civil Service Police Unit and the support staff working in the unit.Research problems are presented as follows: (1) How is the sanction imposed to enforce discipline for support staff involved in employment agreement made in Civil Service Police Unit in Malang? (2) What are impeding factors and the solution appropriate for the imposition of sanction for support staff involved in the making of the agreement in the Civil Service Police Unit in Malang?This research employed empirical juridical method along with socio-juridical approach, taking place in Civil Service Police Unit in Malang. The data obtained involved both primary and secondary materials, in which the former was obtained from direct interviews, and the latter was from literature review, notions of experts, and sources from the Internet. All the data was analysed with descriptive qualitative method.The research reveals that the discipline sanction was delivered the same way as that delivered to civil servants based on Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline enforced among Civil Servants. Keywords: implementation of sanction aimed to enforce discipline, support apparatuses, employment agreement, Act Number 5 of 2014, Government Regulation Number 53 of 2010, Presidential Regulation Number 16 of 2010, Civil Service Police Unit in Malang   
PENERAPAN MEDIASI PENAL DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS ( Studi di Polres Tulungagung ) Admin Student Journal; Christofer Ronaldo Hardiansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Christofer Ronaldo Hardiansyah, Abdul Madjid, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: aldotoper@gmail.com ABSTRACT Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema mengenai Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di kabupaten Tulunggagung. Mediasi penal memiliki arti yaitu penyelesaian sengketa dengan menengahi. Prinsip mediasi penal yaitu dengan mempertemukan antara pihak pelaku dan korban. Restorative justice adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : (1) Apakah semua kasus kecelakaan lalu lintas dikabupaten Tulungagung dapat dilakukan mediasi penal dengan pendekatan restorative justice ? (2) Apakah dari kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang dimediasi penal masih ada yang belanjut ke pengadilan ? dan mengapa masih ada yang belanjut ke pengadilan? Metode penelitian skripsi ini ialah yuridis empiris, yaitu menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum secara nyata dimasyarakat dengan mengumpulkan data melalui observasi lapangan dan wawancara kepada Petugas Unit Laka Lantas Polres Tulungagungyang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dan ditunjang pula dengan beberapa data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polres Tulungagung dalam kurun waktu tahun 2016-2020, adalah dengan menerapkan penyelesaian restorative justice (keadilan restorative) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Dalam penerapannya, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal dengan pendekatan restorative justice hanya dapat dilakukan untuk korban kecelakaan luka ringan dan yang mengakibatkan kerugian materil saja. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya yang menimbulkan korban meninggal dunia dan luka berat merupakan delik biasa sehingga harus tetap diproses meskipun sudah terjadi perdamaian. Upaya perdamaian dengan restorative justice hanya dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk meringankan penjatuhan pidana kepada pelaku. ABSTRACT This research was conducted in the Sub-Regional Police Department of Tulungagung, investigating penal mediation that is understood as dispute settlement involving mediation. The penal mediation requires a face-to-face meeting of both a perpetrator and a victim. Restorative justice is a series of trial processes aiming to restore the loss that the victim has to take. Departing from the above issue, this research investigates (1) could all road accidents in the Regency of Tulungagung be settled with penal mediation through restorative justice? (2) are all road accidents settled with penal mediation still brought further to court? This research employed empirical-juridical methods, analyzing how the law works in society and collecting data through field observation and interviews with the road accident unit of the Sub-Regional Police Department of Tulungagung by using the purposive sampling technique supported with primary and secondary data. The research results conclude that road accident settlement taking place in the police department of Tulungagung from 2016-2020 required the implementation of restorative justice that needs face-to-face meeting between the perpetrator, victim, and family with the presence of the local police. However, this penal mediation applies only to accidents causing minor injuries and material loss, while accidents that take the life of a person should go to trial process despite reconciliation. Restorative justice as a reconciliation process could only serve as the basis of the judge’s consideration to alleviate the sentence imposed
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGHINAAN FISIK (Body Shaming) DI MEDIA SOSIAL TIK TOK Admin Student Journal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novaranty Zura Dwiputri, Setiawan Noerdajasakti, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. T Haryono No 169 MalanG ABSTRAK Hukum pidana adalah salah satu bagian dari aturan hukum sebagai instrumen guna melindungi masyarakat . pada hakikatnya salah satu yang dihadapi di Negara Indonesia adalah perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 memberikan ruang yang luas untuk menempatkan kecanggihan teknologi dan informasi sebagai suatu instrumen yang sangat strategis dalam setiap lini kehidupan manusia. Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia yakni adanya body shaming yang dilakukan. Body shaming awalnya menjadi trend untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek body shaming tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila body shaming ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri atau self esteem seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri.sehingga penelitian ini di desain dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif yang mana mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder . guna membuat efek jera terhadap pelaku penghinaan maka dibuatnya kebijakan Negara yaitu berupa aturan – aturan dan pasal bagi seseorang yang melakukan penghinaan body shaming tersebut. Kata Kunci : Body Shaming , Hukum Pidana ,Media Sosial
Co-Authors Christofer Ronaldo Hardiansyah