cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum" : 16 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK Muhtar, Muhammad Moerdiono
LEX PRIVATUM Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Praktek Perjanjian Fidusia Kepada Kreditur dan apakah Kelemahan-Kelemahan dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia. Dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur. 2. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian fidusia ialah masih banyaknya ditemukan dalam praktek di dunia usaha benda jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris yang tidak terus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia atau hanya dibuat berdasarkan akta di bawah tangan sehingga  akibatnya, eksekutorial dari akta tersebut hilang dan kreditur tidak mendapatkan hak preferennya. Kata kunci: fidusia
PRAKTEK HAK EKSEKUTORIAL SEPARATIS KREDITOR TERHADAP DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT PADA PERBANKAN DI INDONESIA Kosasih, Putri
LEX PRIVATUM Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukan penyusunan skripsi ini adalah untuk megetahui  bagaimanakah kedudukan bank sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dalam melakukan eksekusi jaminan terhadap debitor yang dinyatakan pailit dan  bagaimana kedudukan bank umum sebagai kreditor separatis dalam upaya penggunaan hak eksekutorial dalam hukum jaminan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka penulis dapat simpulkan bahwa: 1.Kedudukan bank sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dalam kedudukannya sebagai pihak kreditor, maka bank memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang telah dipasang hak tanggungan.  Hak ini dikenal sebagai hak kreditor separatis.  Kedudukan bank sebagai kreditor yaitu kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang Hak Tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain (Pasal 55 Undang-undang Kepailitan). 2.  Kedudukan bank umum dalam upaya penggunaan hak eksekutorial sebagai kreditor Separatis dalam hukum jaminan, yaitu bank sebagai kreditor separatis mempunyai kedudukan yang terpisah dengan kreditor lainnya. Dalam hal mengeksekusi jaminan hutang kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan hutang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan hutang tersebut tidak menutupi seluruh hutangnya, maka kreditor separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditor konkuren (kreditor pesaing). Kata kunci: Hak Eksekutorial, Pailit
PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI MAKANAN KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Tilaar, Ricko
LEX PRIVATUM Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsumen atau masyarakat adalah pelaksana pembangunan, untuk kelangsungan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan kepada konsumen itu. Perlindungan konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual dengan menjual barang/makanan yang sudah kadaluwarsa. Pelanggaran- pelanggaran yang terjadi saat ini bukan hanya pelanggaran dalam skala kecil, namun sudah tergolong ke dalam skala besar. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan. Pemerintah harus segera menangani masalah ini sebelum akhirnya semua konsumen harus menanggung kerugian yang lebih berat akibat efek samping dari tidak adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen diluar pengadilan. Kata kunci: konsumen, makanan kadaluwarsa
AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Makalew, Jane
LEX PRIVATUM Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena didasari dengan Agama atau kepercayaan yang berbeda. Ada juga pasangan yang sudah hidup bersama atau “kumpul kebo” karena adanya suatu alasan yang berpengaruh dalam ikatan hubungan mereka, yaitu berbeda Agama. Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Baik Akibat hukum menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis. Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama
HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM MELAKUKAN USAHA PARIWISATA Semuel, Gledys
LEX PRIVATUM Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban pengusaha pariwisata melakukan usaha di bidang kepariwisataan  dan  bagaimana larangan dan sanksi bagi pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Hak pengusaha pariwisata untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan sebagaimana jenis-jenis usaha kepariwisataan yang ada dan usahanya diberikan perlindungan hukum termasuk penyediaan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak menjadi anggota asosiasi kepariwisataan. Kewajiban pengusaha pariwisata, untuk wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah dan melaksanakan kewajiban lainnya sebgaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 2. Larangan dan sanksi bagi pengusaha pariwisata berlaku pula untuk setiap orang dalam penyelenggaran usaha kepariwisataan yakni tidak merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata atau melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Larangan khusus bagi pengusaha pariwisata menjalankan usaha tanpa kewajiban mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Sanksi bagi pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi akibat tidak mendaftarkan usahanya dikenakan sanksi administratif dan ketentuan pidana penjara dan denda apabila dengan sengaja atau lalai dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata. Kata kunci: Hak dan kewajiban pengusaha, Pariwisata.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN LAGU Lopes, Fransin Miranda
LEX PRIVATUM Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu  dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu.  Berdasarkan penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta bidang musik atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah counterfeit dan piracy, sedangkan unsur-unsurnya antara lain, adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan dan menjual. 2. Dalam prakteknya tidak da­pat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual CD, VCD, DVD bajakan. Kata kunci: hak cipta, musik dan lagu
KAJIAN TERHADAP KASUS PENYEROBOTAN TANAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA Weku, Robert
LEX PRIVATUM Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia.  Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.  Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan pasal 167 KUHPidana.  Sedangkan hukum perdata di dalam  pasal 1365 dan pasal 1366 karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami pihak tersebut. Kata Kunci: Orang, Tanah, KUHPidana & KUHPerdata
PENGUNDUHAN ILEGAL MUSIK DIGITAL (MP3) MELALUI JASA LAYANAN INTERNET SEBAGAI DARI HAK CIPTA Kaunang, Valentine Felisya
LEX PRIVATUM Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah pelanggaran hak cipta sampai sekarang masih marak terjadi. Salah satu contoh paling signifikan yang bisa kita temui zaman ini adalah pengunduhan illegal musik digital melalui layanan internet, dalam hal ini MP3 ( Motion Picture Layer III ) yang merupakan bukti perkembangan zaman yang semakin pesat. Semakin banyaknya konten gratis di internet yang memudahkan para pengguna internet bisa dengan mudah mengunduh MP3 tanpa melihat kerugian yang dialami oleh yang menciptakan lagu. Hukum hak cipta yang berlaku di berbagai Negara mencoba untuk melakukan tindakan preventif pengunduhan illegal yang semakin lama semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, perbuatan pengunduhan illegal semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam satu detik, 92 lagu Indonesia diunduh secara ilegal. Dalam sebulan, sekitar 237 juta lagu yang diunduh secara ilegal. Adapun lagu yang diunduh secara legal dalam setahun hanya 15 juta lagu. Kata kunci: pengunduhan ilegal, hak cipta
TANGGUNGJAWAB BANK ATAS PENGGUNAAN CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN Buhang, Jaafar
LEX PRIVATUM Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada zaman yang modern ini semua serba praktis, orang yang melakukan transaksi dengan membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar tidak perlu lagi membawa uang tunai. Cek merupakan salah satu kemudahan dalam dunia usaha dan perdagangan. Transaksi dengan menggunakan cek, orang dengan segera memperoleh uang tunai dengan hanya membawa dan menukar cek tersebut ke bank. Dengan menggunakan cek terdapat banyak sekali kemudahan dan sangat banyak memberikan manfaat maka akibatnya banyak orang yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Dilihat dari segi waktu dan rasa aman dalam melakukan transaksi maka orang lebih memilih menggunakan cek daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Dalam pelaksanaan pembayaran dengan cek tersebut pihak bank terdapat tanggungjawab dalam lalu lintas pembayaran cek tersebut. Kata Kunci: Orang, Cek dan Bank
HAK PT. PEGADAIAN MELAKSANAKAN PELELANGAN BARANG EMAS Moningka, Gabriel
LEX PRIVATUM Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. Pegadaian sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam bidang keuangan memberikan pinjaman uang baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif, atas dasar hukum gadai. PT. Pegadaian, merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.  Hak Retensi merupakan hak untuk menahan barang gadai sampai waktu pelunasan berhubungan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) dan (3) yang melarang pengembalian barang gadai kepada pemberi gadai maupun berpindahnya barang gadai dari kekuasaan penerima gadai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat hapusnya gadai. Selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai. Hak pemberi gadai diantaranya berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya dibayar lunas. Kata Kunci : gadai

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue