cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum" : 35 Documents clear
PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Meyfa Lumintang
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengna kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan UU No. 11 Tahun 2012 bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses hukum yang diterapkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengarahkan anak kepada proses rehabilitasi dan pembinaan agar mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. 2. Penerapan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa: pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari: pidana pokok berupa; pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana. Kata Kunci : anak berhadapan dengan hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Angelita Regina Gioh
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk perlindungan hukum perjanjian kerja waktu tertentu menurut undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan untuk mengetahui bagaimana upaya Hukum pekerja kontrak waktu tertentu dalam menyelesaikan sengketa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan Hukum bagi pekerja kontrak yaitu perlindungan atas kompenasi yang diberikan setelah masa kontrak kerja berakhir, Hak atas waktu kerja untuk menetapkan batasan waktu kerja yang wajar bagi para perkerja, Hak atas waktu istirahat dan cuti bagi pekerja setelah melakukan pekerjaannya, Hak atas upah yaitu imblan berupa uang sebagai hasil dari yang telah dikerjakan, Pesangon dan uang pengganti hak yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja apabilla terjadinya pemutusan hubungan sepihak dalam perjanjian kerja, Hak atas jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarga terhadap berbagai resiko atas suatu pekerjaan. 2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa hubungan upaya pertama melalui Bipartit yaitu Negosiasi antara pengusaha dan pekerja yang berselisih tanpa ada pihak ketiga untuk mencapai win-win solution bagi para pihak. Selanjutnya Mediasi yaitu perundingan pengusaha dan pekerja dengan melibatkan pihak ketiga. Kata Kunci : tenaga kerja kontrak, perjanjian kerja waktu tertentu
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENGATASI CYBERCRIME PADA KASUS PHISHING Aprilia Violita Maramis
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dan untuk mengetahui langkah-langkah/strategi pemerintah dalam mengatasi tindak pidana phishing. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengna kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Hukum mengenai Perlindungan Data Pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang bertujuan melindungi data pribadi masyarakat di era digital. Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek pelindungan data pribadi, yang dimana Data Pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Peraturan ini juga mencakup ketentuan tentang sanksi administratif, larangan penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. 2. Pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga yang akan menangani kasus phishing dengan menerapkan sejumlah strategi sesuai dengan prosedurnya sendiri, Lembaga tersebut antara lain: BSSN dimulai dari persiapan, identifikasi, pengendalian, pemberantasan, pemulihan, dan Tindak lanjut. Dittipidsiber dan KOMDIGI dimulai dengan pelaporan kasus, penyelidikan, pemblokiran akses konten, kerja sama antar institusi, Tindakan penegakan hukum, dan edukasi masyarakat. Kata Kunci : perlindungan data pribadi, cyber crime, phising
KAJIAN HUKUM NEPOTISME PADA PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI PEMERINTAHAN Bella Debora Natasya Moningka
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pengaturan hukum nepotisme dalam pengangkatan jabatan di pemerintahan dan untuk mengetahui jenis sanksi terkait nepotisme pada pengangkatan dalam jabatan di pemerintahan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan terkait nepotisme dalam jabatan pemerintah penting untuk mencegah korupsi dan menjamin keadilan dalam birokrasi. Di Indonesia, pengaturan tentang nepotisme dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang melarang pengangkatan berdasarkan hubungan keluarga, mengedepankan meritokrasi, dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran, sehingga menekankan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam rekrutmen, dan untuk mencegah dan mengendalikan gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Nepotisme dalam pengangkatan pejabat pemerintah dapat mengakibatkan berbagai sanksi, sebagai berikut: a. Sanksi pidana, seperti penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; b. Sanksi administratif, seperti pemecatan dan penurunan pangkat; c. Kerugian reputasi dapat terjadi, yang memengaruhi cara pemangku kepentingan memandang organisasi; d. Sanksi sosial, seperti mendapatkan pembicaraan yang negatif dari Masyarakat. Kata Kunci : nepotisme, pengangkatan jabatan, pemerintahan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Praysi Tesalonika Pombengi
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga medis wajib memberikan pasien informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang kondisi kesehatannya, diagnosis, pilihan pengobatan, dan risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dilakukan agar pasien dapat menerima persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan terkait penyakitnya dan mendapatkan keamanan di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil dan pembahasan bahwa Keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah bahwa itu tidak akan menurunkan pamor tenaga kesehatan karena sengketa itu tidak akan tersebar ke masyarakat. Pasien juga akan mendapatkan keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi karena itu tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya seperti penyelesaian sengketa melalui pejabat. Korban atau keluarga mereka yang terlibat dalam kasus malpraktek dapat menuntut pihak yang mengakibatkan malpraktek untuk ganti rugi. Indonesia memiliki hukum yang melindungi korban malpraktek medis. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu cara untuk menerapkan kebijakan hukum saat ini adalah melalui proses hukum yang melibatkan sanksi terhadap tindak pidana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya, kebijakan dan peraturan yang mendukung dugaan malpraktik masih dapat dianggap lemah. Perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana, dan proses pemidanan semuanya menunjukkan kelemahan tersebut. Kata Kunci: Analisis Yuridis, Korban Malpraktik
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI MERCHANDISE K-POP SECARA ONLINE Gabriella Eugenia Honandar
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perjanjian jualbeli merchandise K-pop secara online dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual-beli merchandise K-pop secara online di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengna kesimpulan yaitu: 1. Transaksi online melibatkan beberapa tahap dan harus mematuhi beberapa peraturan hukum, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan UU ITE, guna melindungi hak konsumen dan penjual serta memastikan transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. 2. Perlindungan hukum di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua aspek utama: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif Kata Kunci : perjanjian jualbeli, merchandise K-pop
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK JIKA PELAKU ADALAH ORANG TUA KANDUNG Riri Wowat
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dalam menangani kekerasan terhadap anak dan untuk mengetahui tanggungjawab hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan anak jika pelaku adalah orang tua kandung. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia melindungi anak dari tindak kekerasan dan penelantaran, dengan undang-undang utama yang melarang perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang menghukum tindak kekerasan dalam rumah tangga. PP Nomor 78 Tahun 2021 berfokus pada perlindungan khusus untuk anak, yang memperjelas peran pemerintah pusat, daerah, dan negara bagian dalam menangani kasus. 2. Tanggung jawab hukum orang tua kandung yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, dengan menekankan perlunya penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Sanksi untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kekerasan fisik yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara hingga 15 tahun atau denda yang besar, sedangkan kekerasan psikis dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda yang lebih ringan. Kata Kunci : kekerasan anak, orang tua kandung
TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA METROLOGI LEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 Joshua Christian Nazario Senduk
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum pada tindak pidana metrologi legal di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana metrologi legal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Aturan hukum dalam tindak pidana metrologi legal di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 yang terdapat dalam pasal 29 sampai dengan pasal 31. Undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai kualifikasi delik, hal ini terlihat dari pembedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal mengacu pada Pasal 25 huruf b jo Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara seperti dalam putusan PN Boyolali ini dan juga faktor-faktor lain,yaitu mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi dan tidak mempersulit persidangan, berlaku sopan dan belum pernah dihukum. Kata Kunci : sanksi pidana metrologi legal, UU no. 2 tahun 1981
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN YANG TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL DI KOTA BITUNG Nawlah M. C. Tangkudung
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris yang dimana dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan UndangUndang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang dalam kaitannya dengan melindungi masyarakat yang tidak mampu dalam mendapatkan hak nya sebagai penerima program bantuan dari pemerintah serta implementasinya pihak pemerintah pada masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Pengaturan Kesejahteraan Sosial Menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun 2009 merupakan pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia. 2. Implementasi pemerintah adalah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk data terpadu dan mengakses bantuan. Kata Kunci : bantuan sosial, masyarakat tidak mampu, perlindungan hukum.
Tinjauan Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata Yohanes Burung
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan adalah salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan ikatan emosional antara individu, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum perkawinan di Indonesia pun mengalami perubahan yang signifikan, mencakup berbagai aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik berdasarkan hukum agama, adat, maupun hukum negara. Perkawinan campuran, yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan hak milik atas harta bersama dan pewarisan. Dalam konteks Indonesia, perkawinan campuran sering kali melibatkan isu hukum agraria, di mana warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, menyebabkan dampak hukum yang merugikan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan perkawinan campuran di Indonesia, serta permasalahan yang muncul terkait dengan kepemilikan harta bersama dan hak waris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan hukum yang dihadapi dalam perkawinan campuran di Indonesia dan solusinya. Kata kunci : Perkawinan campuran, Harta Kekayaan, Pewarisan, Hak Kepemilikan

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue