Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Industri kecil memiliki peranan strategis dalam perdagangan nasional hal ini karena proporsi usaha skala kecil mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Kota Tasikmalaya memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, baik industri bordir, makanan atau kerajinan. Industri Kecil Menengah telah terbukti mampu menghasilkan berbagai komoditas, lokal maupun pasar internasional, tetapi daya saing dari produk yang dihasilkan pengusaha tersebut belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh koordinasi dengan pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi terhadap pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir sebesar 29,7 % sedangkan 70,3 % disebabkan oleh faktor lain.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK"
:
7 Documents
clear
Hubungan Koordinasi Dengan Efektifitas Kerja Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon
Titi Stiawati
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.426 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i2.2365
Permasalahan yang diangakat dalam penelitian ini adalah faktor-faktoryang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum KotaCilegon yaitu koordinasi sebagai fokus pengkajian dalam penelitian ini, yang manadalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui kontribusihunbungan koordinasi dengan efektivitas kerja. Variabel yang menjadi fokuspenelitian adalah koordinasi (X), variabel ini diduga mempunyai hubungan positifdengan efektivitas kerja di Dinas Pekerjaan UmumKota Cilegon (Y). Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan deskripsianalisis. Pengumpulan data dilakukan melalui angket atau kuesioner. Populasipenelitian ini berjumlah 140 orang dan sampel 103 orang, yang diambil denganteknik simple random sampling. Kesahihan instrumen dilaksanakan melalui facevalidity. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS ForWindows Versi 12.0.Hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa koordinasimerupakan faktor yang yang mempunyai hubungan dengan efektivitas kerja di DinasPekerjaan Umum Kota Cilegon., kuatnya hubungan tersebut ditunjukan denganadanya hubungan variabel Koordinasi dengan Efektivitas Kerja adalah 0,21. Hal iniberarti bahwa 21% variansi yang terdapat pada variabel Efektivitas Kerja dapatdiprediksi oleh variabel Koordinasi.
Tinjauan Resolusi Kebijakan Tentang Pembiayaan Usaha Kehutanan dan Pertanahan Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas (AC-AFTA) dan Krisis Global
Rudi Hilmanto
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.973 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i2.2360
History notes that finances for Kredit Usaha Tani (KUT) on era 1997/1998 become problems namely of misfires credit. Now government issues to program finances as: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Pembangunan Kehutanan (P2H), and another type finances, to activity spur and productivity at agricultural sector, forest sector , and sector riil another. So is necessary policy resolution reviews finance at agricultural sector and forest to anticipate its negative impact. Fact refer that many constraint on finances at sector agricultural and sector forest another can evoke negative impact potency in the future. The research method use method Critical Multiplisme with analisis's area policy as multimedia's communication. Result of research indicate that policy resolution reviews finance at agricultural sector and forest now is: (1) farmer outonomy; (2) farming assurance and agrarian/farm conflict working outs; (3) price and buy assurance; (4) farming financeses even distribution and targets; (5) amenities to get credit facilities; (6) Sanctions; (7) Appreciate finances on region institute.
Peran Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Serang Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Rina Yulianti
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (60.629 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i2.2366
In industrial relations, there could be a dispute between workers and employers(companies). Law no. 2 of 2004 concerning the proposed already complete set,following the steps of the mediation process and the documents required. So themediator's role is very important in helping to resolve the dispute. Disputes oftendetrimental to workers in obtaining their rights, they often ask for helpDisnakertrasns Serang in resolving cases they face. Disnakertrans should be ableto face the challenges in the future related to frequent disputes. In this study,researchers conducted interviews, to find out more in depth how the role of themediator can perform its duties and functions well.
Persepsi Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Terhadap Keterbukaan Informasi di Kota Serang
Deden Muhammad Haris
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (74.063 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i2.2361
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi bahwa masyarakatseringkali mengalami kesulitan dalam mendapat informasi dari Badan Publik diKota Serang, Data dan informasi yang disediakan oleh Badan Publik seringkalitidak up to date. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanapersepsi mahasiswa Universita Sultan Ageng Terhadap Keterbukaan InformasiPublik di Kota Serang. Metode penelitian yang dignakan adalah kuantitatifdeskriptif, Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas SultangAgeng Tirtayasa yang berlokasi di Kota Serang. Teknik sampling yang digunakanadalah kuota, jumlah responden adalah 100 orang mahasiswa. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keterbukaan informasi di KotaSerang sebesar 76.3 termasuk dalam ketegori baik.
Peran Strategis Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang Propinsi Banten
Yeni Widyastuti;
Listyaningsih Listyaningsih
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.458 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i2.2362
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Strategis KaukusPerempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang Propinsi Banten. KaukusPerempuan Politik Indonesia Kota Serang merupakan sebuah organisasiindependen yang dijadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintasPartai Politik yang bertujuan untuk melahirkan ide-ide kreatif yang cemerlangsekaligus sebagai pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnyapartisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan.Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif denganpengumpulan data melalui wawancara,catatan lapangan dan dokumen resmilainnya yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPPI KotaSerang msih belum maksimal karena pertama, keterbatasan anggaran, kedua,belum maksimal dalam melakukan sosialisasi untuk memotivasi perempuansampai di tataran terbawah dan ketiga,belum adanya program kerja yangterstruktur. Namun disisi lain KPPI Kota Serang turut terlibat dalam pembuatanPeraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 tahun 2011 tentang Keterwakilan danPartisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan di Kota Serang. Rekomendasiyang diberikan antara lain,penguatan kapasitas anggota KPPI serta mengadakanprogram advokasi dan bantuan ahli (technical assistance) bekerjasama denganakademisi, bagi tiap-tiap perempuan anggota parlemen yang baru agar kinerjamereka dalam memperjuangkan kebijakan yang pro perempuan lebih maksimal.
Model Pemberdayaan Perempuan Pesisir Dalam Peningkatan Partisipasi Politik di Kota Serang Propinsi Banten
Listyaningsih Listyaningsih
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (94.992 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i2.2363
Partisipasi perempuan dalam politik masih dipersepsikan padarepresentasi dalam struktur politik di tingkat nasional maupun daerah, yangdirasakan belum memadai. Padahal eksistensi kuantitatif perempuan bahkansebanding dengan setengah dari populasi penduduk baik di tingkat nasionalmaupun daerah. Salah satu faktor penghambat adalah kondisi geografis, terutamakedekatan dengan pusat pemerintahan, yang menyebabkan terutama perempuan diwilayah pesisir mempunyai keterbatasan akses politik. Tujuan penelitian adalahuntuk mengetahui kedudukan, peran dan fungsi perempuan dalam politik sertamodel pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Metodepenelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkankedudukan, peran dan fungsi perempuan pesisir yang menunjukkan semakinterbukanya ruang partisipasi namun perempuan masih belum terlibat secara aktif,yang mana hal ini dipengaruhi olehh faktor internal dan eksternal, antara lainrendahnya tingkat pendidikan. Model yang dirancang untuk peningkatanpartisipasi politik adalah dengan menggunakan grass root approach yangmelibatkan semua strata di masyarakat terutama perempuan dan kelompokmiskin.
High Performance Work Dan Peningkatan Kinerja Birokrasi
Andin Nesia;
Arenawati Arenawati
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (97.536 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i2.2364
Birokrasi sebagai suatu sistem pengorganisasian aparatur negaramemiliki sejumlah permasalahan terkait dengan kinerja. Permasalahan yangsering mendapat sorotan adalah birokrasi cenderung statis, sering terjadi maladministrasiyang menjurus pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,pemborosan sumber-sumber keuangan, kualitas kerja rendah, lamban, biayamahal, boros dan miskin informasi. Kondisi tersebut tentunya membuat citrabirokrasi di mata masyarakat menjadi kurang baik. Lahirnya pardigma New PublicManagement memungkin birokrasi untuk menerapkan pola-pola kerja perusahaanswasta dalam organisasi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. HighPerformance Work System atau sistem pekerjaan berkinerja tinggi adalah sistempekerjaan yang memaksimalkan sistem sosial perusahaan dengan sistem teknisperusahaan. Dengan menerapkan cara-cara swasta dalam birokrasi diharapkankinerja birokrasi menjadi lebih baik.