Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Industri kecil memiliki peranan strategis dalam perdagangan nasional hal ini karena proporsi usaha skala kecil mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Kota Tasikmalaya memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, baik industri bordir, makanan atau kerajinan. Industri Kecil Menengah telah terbukti mampu menghasilkan berbagai komoditas, lokal maupun pasar internasional, tetapi daya saing dari produk yang dihasilkan pengusaha tersebut belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh koordinasi dengan pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi terhadap pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir sebesar 29,7 % sedangkan 70,3 % disebabkan oleh faktor lain.
Articles
188 Documents
<![CDATA[ANALISIS POSISI TAWAR MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DI KOTA SERANG ]]>
<![CDATA[Agus Sjafari]]>;
<![CDATA[Arenawati Arenawati]]>;
<![CDATA[Yeni Widyastuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.78 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v6i2.2438
<![CDATA[One of the obligatory functions of local government is in the health sector.Health is one of the capital construction. With good health, people can work, childrencan concentrate on studying, so it will be good productivity as well. Therefore healthcan be measured by the welfare of society. This study aims to determine the extent oftheir bargaining position in health care clinics in the city of Serang. This research isquantitative descriptive. The study population was people which have used communityhealth center services (Puskesmas). The sample in this study were : Puskesmas DTPSerang, Puskesmas Singandaru, Puskesmas Cipocok and Puskesmas Kalodran. Thenumber of respondents of this study were 100 people .. The results showed that the levelof their bargaining position in health care clinics in the city of Serang amounted to 7.61with very good category. Suggestion of this research are health centers provide adocument that contains the rights and obligations of providers and users of services,minimum service standards to inform the user of health care and the clinic should bequick to respond if there is a complaint.]]>
<![CDATA[Analisis Fungsi Alokasi Keuangan Daerah (Studi pada bidang Pendidikan dan Kesehatan di Propinsi Banten) ]]>
<![CDATA[Ismanto Ismanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (578.479 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i1.2352
<![CDATA[Policy mismatch is the relevant term to describe the inconsistence between problems met by the people and financial policy being chosen. Improper quality of public services especially in health and education did not correlate significantly with the provincial financial policy. The problem of accessibility and service quality in both fields is not progressively getting better. Although the amount of annual government’s expenditure in both field always increase, the percentage is getting reduced yearly. As the result, the financial allocation function did not effectively work to overcome those problems. And finally, as public goods, the availability and accessibility of health and education services can not prevalently being consumed by the people.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN BAGI STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA DI PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Riny Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.042 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v5i1.2393
<![CDATA[Sebagai provinsi yang relatif masih muda, Provinsi Banten dihadapkan pada sejumlah persoalan terutama di bidang kependudukan. Berdasarkan Data dari BPS 2013, terdapat penduduk sebesar 11.452.491 jiwa dibandingkan dengan sensus sebelumnya tahun 2000, penduduk Banten terdata tumbuh pesat dengan laju pertumbuhan penduduk yang terdata tahun 2013 sebesar 2,27%. Sebagai pembanding, wilayah lain di Indonesia hanya tumbuh rata-rata sebesar 1,49% pertahunnya, akibatnya persentase penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 3,95% pada tahun 2000 menjadi sebesar 4,48% pada tahun 2010. Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna, pertama yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Kedua, Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan ini, bukan hanya tanggung jawab Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Banten saja tapi diperlukan kerjasama antara BKKBN dengan stakeholders dan mitra kerja untuk mewujudkan tujuan pembangunan berwawasan kependudukan yang menciptakan penduduk berkualitas sehingga akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi secara luas dan berkelanjutan. Tugas utama BKKBN yang dalam hal ini memegang mandat untuk melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan adalah memprioritaskan pembangunan penduduk terutama untuk wilayah Banten bagian Selatan di Provinsi Banten dengan melibatkan stakeholders dan mitra kerja terkait.]]>
<![CDATA[KORUPSI OLEH PENYELENGGARA NEGARA (Analisis Isi Kuantitatif Tajuk Rencana Pada Surat Kabar Koran Tempo dan Media Indonesia) Edisi Tanggal 1 Januari -31 Desember 2012) ]]>
<![CDATA[Darwis Sagita]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.463 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v6i1.2433
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan menghitung frekensi kemunculan tajuk rencana tentang korupsi pada surat kabar oleh penyelenggara negara yang dihubungkan dengan jenis korupsi. Kemudian hubungan antara penyelenggara negara pelaku korupsi dan jenis korupsi akan dianalisis untuk melihat kecenderungan- kecenderungan tertentu. Adapun surat kabar yang diteliti adalah surat kabar Koran Tempo dan Media Indonesia, dengan populasi tajuk rencana tentang korupsi edisi tanggal 1 Januari- 31 Desember 2012 dan sampel surat kabar Koran Tempo sebanyak 80 tajuk rencana, kemudian padca surat kabar Media Indonesia sebanyak 83 tajuk rencana. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, yaitu meneliti isi sebenarnya dari pesan dengan cara sistematis dan kuantitatif. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan dalam mengangkat jenis korupsi yang dihubungan dengan pelaku korupsi pada surat kabar, yaitu pada Koran Tempo ditemukan frekuensi tajuk rencana terbanyak pada jenis korupsi penyuapan oleh Eksekutif sebanyak 28 (35%) tajuk rencana. Sedangkan pada surat kabar Media Indonesia ketika jenis korupsi dihubungkan dengan pelaku korupsi yang menjadi frekuensi tajuk rencana terbanyak adalah jenis korupsi penyuapan oleh Legislatif sebanyak 28 (34%) tajuk rencana. Artinya surat kabar Koran Tempo lebih banyak memperhatikan masalah korupsi jenis penyuapan oleh Eksekutif, dibandingkan surat kabar Media Indonesia yang lebih memperhatikan masalah korupsi jenis penyuapan oleh Legislatif.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR MENENTUKAN DALAM KEBERHASILAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN ]]>
<![CDATA[Dida Daniarsyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.239 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v7i1.2449
<![CDATA[Changes in the global order and national economic, social, political and technological dynamic growing demand accelerated national development in various sectors. No exception marine and fisheries sector. These sectors need to adapt and meet the challenges of the strategic environment that moves fast.The magnitude of the potential for marine resources and fisheries are not yet able to contribute significantly to the income or revenues in the marine and fisheries sector so that the implications of fishing communities in particular and citizens in general have not increased the level of welfare. This shows riweuhnya problems. One kariweuhan the problem, not optimal or poor management of state revenue in the sector and Fisheries.Potential state income or non-tax revenues (non-tax), which can be optimized in the marine and fisheries sector that has not been excavated and managed in an orderly manner will be successfully optimized the concept of normative and academic as well as the deciding factor is the Leader and Leadership, Civil Society / Community Activist Fishing organized, Institutional Reform and human Resources, Technology Adoption, Creation mision values and share a culture of honesty, collaboration between agencies, communication via medsos.Optimization of state revenue in the marine and fisheries sector ranging from Rp25 trillion per year that can be imposed on ships over 30 GT bertonasi because the ship will be able to catch fish at sea about 2000 tons of various levies such as taxes and other fisheries exploitation can be optimized. And the potential of the catch wholly revolves around Rp300 trillion each year. Export potential of fish farming sector will contribute about 60 million tonnes per year.]]>
<![CDATA[Hubungan Koordinasi Dengan Efektifitas Kerja Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon ]]>
<![CDATA[Titi Stiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.426 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i2.2365
<![CDATA[Permasalahan yang diangakat dalam penelitian ini adalah faktor-faktoryang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum KotaCilegon yaitu koordinasi sebagai fokus pengkajian dalam penelitian ini, yang manadalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui kontribusihunbungan koordinasi dengan efektivitas kerja. Variabel yang menjadi fokuspenelitian adalah koordinasi (X), variabel ini diduga mempunyai hubungan positifdengan efektivitas kerja di Dinas Pekerjaan UmumKota Cilegon (Y). Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan deskripsianalisis. Pengumpulan data dilakukan melalui angket atau kuesioner. Populasipenelitian ini berjumlah 140 orang dan sampel 103 orang, yang diambil denganteknik simple random sampling. Kesahihan instrumen dilaksanakan melalui facevalidity. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS ForWindows Versi 12.0.Hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa koordinasimerupakan faktor yang yang mempunyai hubungan dengan efektivitas kerja di DinasPekerjaan Umum Kota Cilegon., kuatnya hubungan tersebut ditunjukan denganadanya hubungan variabel Koordinasi dengan Efektivitas Kerja adalah 0,21. Hal iniberarti bahwa 21% variansi yang terdapat pada variabel Efektivitas Kerja dapatdiprediksi oleh variabel Koordinasi.]]>
<![CDATA[PEMETAAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Agus Sjafari]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 5, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.725 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v5i2.2399
<![CDATA[Mapping study aims to map the social conflicts social in Cilegon. There areincluding : issues of conflict , scene , time of occurrence and actors / actors / stakeholders ,as well as the causes of conflict , chronological / events , impact , and the process ofconflict resolution . Cilegon City is a very heterogeneous population areas. It has a largeenough potential conflicts associated with the differences in value system , differentcultures , different interests . The Potential social conflicts and have a relatively high socialintensity in Cilegon City is in the field of labor and employment , land ownership disputes ,and the rejection of entertainment activities , while other potential social conflicts relatedto religious activity .]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATALAKSANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA TERMINAL TYPE A INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Astri Fatimah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.091 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v7i1.2444
<![CDATA[This study sought to examine the implementation of the policy of conducting ofTatalaksana Type A Terminal Services Indihiang the town of Tasikmalaya. The problemthat the credibility or trust of the community to the existence of the terminal Indihiangfelt still less. Example: passengers are more likely to wait in a certain pool/agentsoutside terminals rather than having to wait in the terminal Indihiang. One of thecauses of these problems result from poor management and weak organization of theexecutor in finding solutions to solve these problems. This research uses qualitativedeskriptip to describe an event. This approach, looking at that one event must beunderstood holistically with mengutakaman process rather than results. The techniqueof data collection was done through interviews, observation and the study oflibrarianship. Technical data analysis using data reduction steps, the presentation ofdata, and the withdrawal of the conclusion. Based on the results of field research,obtained information that the Policy Implementation Tatalaksana Type A TerminalService Organization of Indihiang town of Tasikmalaya has not been as expected. Needfor evaluation and sit together between various stakeholders in order to Type AIndihiang Terminal town of Tasikmalaya to function in accordance with the allocation.So these government assets can give a large contribution to development in the town ofTasikmalaya.]]>
<![CDATA[Tinjauan Resolusi Kebijakan Tentang Pembiayaan Usaha Kehutanan dan Pertanahan Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas (AC-AFTA) dan Krisis Global ]]>
<![CDATA[Rudi Hilmanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.973 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v4i2.2360
<![CDATA[History notes that finances for Kredit Usaha Tani (KUT) on era 1997/1998 become problems namely of misfires credit. Now government issues to program finances as: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Pembangunan Kehutanan (P2H), and another type finances, to activity spur and productivity at agricultural sector, forest sector , and sector riil another. So is necessary policy resolution reviews finance at agricultural sector and forest to anticipate its negative impact. Fact refer that many constraint on finances at sector agricultural and sector forest another can evoke negative impact potency in the future. The research method use method Critical Multiplisme with analisis's area policy as multimedia's communication. Result of research indicate that policy resolution reviews finance at agricultural sector and forest now is: (1) farmer outonomy; (2) farming assurance and agrarian/farm conflict working outs; (3) price and buy assurance; (4) farming financeses even distribution and targets; (5) amenities to get credit facilities; (6) Sanctions; (7) Appreciate finances on region institute.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN BUMD DI KABUPATEN BANGKA BARAT ]]>
<![CDATA[Yuli Tirtariandi El Ansori]]>;
<![CDATA[Eha Saleha]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.7 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v6i2.2439
<![CDATA[The study was triggered by the problems in the west Bangka regency thathaving regional owned enterprises (BUMD) Bangka Barat Sejahtera.Since establishedbased on regulation no. 32.4 2011 it is considered failed searching for profit andcontribution to local government income. The case also occurring in many other areasin indonesia.Inefficiency and management problems,no focus in running businessesoften regarded as the major problems. Besides, BUMD has two functions as a publicservant and a profit maker for the local governments.This study adopted qualitativeapproaches.Data collection method is desk research, field observation, in-depthinterviews, and study of documents.Data analysis is carried out using an analysis of thetheory of the implementation of public policy and the concept of changeorganization.The last result obtained shows that the performance of BUMD) BangkaBarat Sejahtera doesnot reach maximum results. For example, in 2013 extrudedoverhead or rest loss about 300 million rupiah.]]>
